TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempertanyakan janji Gubernur Anies Baswedan setelah banjir besar yang melanda ibukota pada hari pertama tahun 2020. Menurut PDIP, Anies tak serius merealisasikan program penanggulan banjir seperti janji kampanye saat Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Hal ini menjadi renungan kita bersama bahwa janji kampanye terkait banjir di Jakarta bukanlah janji yang mudah untuk dipenuhi, diperlukan pemimpin dengan aksi kongkrit yang nyata, bukan sekadar solusi yang bersifat pendekatan kata-kata, bahwa janji politik juga harus disertai dengan solusi yang realistis dan terukur," kata Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono di DKI Jakarta, Kamis, 2 Januari 2020.

Selama dua tahun ini, kata Gembong, praktis tidak ada eksekusi program penanggulangan banjir yang kongkret dari Anies. Menurut dia, program normalisasi sungai yang didengungkan Anies seakan hanya menjadi narasi fiksi tanpa ada eksekusi nyata.

"Sedangkan pemerintah pusat sudah mencoba untuk melakukan kerjasama dalam penanggulangan banjir di Jakarta," ujarnya.

Program pemerintah pusat itu, Gembong menjelaskan terkait program sodetan kali ciliwung, di mana pemerintah pusat menawarkan untuk menjalankan operasional sodetan, sedangkan Pemprov melakukan pembebasan lahan. Namun pembebasan lahan oleh Pemprov DKI yang dipimpin Anies masih belum dapat terealisasi sepenuhnya.

"Pak Gubernur harus benar-benar mengerti masalah banjir di Jakarta. Perlu ada pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien bukan hanya sekedar enak dipandang, Fraksi PDI Perjuangan merasa bahwa program yang dilakukan selama ini hanya fokus masalah estetika atau beautifikasi tanpa memikirkan fungsi dan manfaat,” tutur Gembong.

Jakarta dan sekitarnya tergenang banjir setelah hujan deras turun sejak Selasa 31 Desember 2019. Kemarin, Anies menyatakan setidaknya terdapat 120 titik di lima wilayah yang terendam banjir.