Banjir Jakarta, TNI - Polri Gelar Patroli Cegah Aksi Kriminal

Reporter

Antara

Editor

Amirullah

Jumat, 3 Januari 2020 03:10 WIB

Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono saat memberikan bantuan sembako untuk korban banjir di Kompleks IKPN Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Kamis, 2 Januari 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono mengatakan jajarannya akan menggelar patroli bersama anggota TNI di kawasan yang terdampak banjir. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi kriminal yang memanfaatkan musibah yang menerpa Jakarta.

"Ini waktunya diatur, Kapolsek dan Danramil mengatur waktu patrolinya sehingga masyarakat di pengungsian merasa aman dan tidak waswas barangnya diambil oleh oknum yang menggunakan kesempatan banjir ini untuk mengambil barang-barang milik warga," kata Gatot usai meninjau lokasi banjir di Daan Mogot City, Jakarta Barat, Kamis, 2 Januari 2020.

Dia memastikan jumlah personel gabungan yang diturunkan cukup untuk membantu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi para pengungsi terdampak banjir. Gatot juga mengajak masyarakat untuk ikut aktif ambil bagian dalam kegiatan patroli bersama TNI-Polri untuk menjaga keamanan di lingkungan masing-masing.

"Untuk sisi keamanan petugas sudah cukup banyak dari TNI-Polri, kemudian dari relawan dan sebagainya sudah cukup semuanya," ujarnya.

Gatot meninjau lokasi banjir di Komplek IKPN Bintaro, Jakarta Selatan, Perumahan Griya Ciledug Indah II, Tangerang dan terakhir di Jembatan Daan Mogot City, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya, dia mencatat ada dua hal masih yang masih sangat dibutuhkan pengungsi, yakni tenda dan bahan makanan.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

4 jam lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

7 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

8 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

14 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Wali Kota Depok Bicara Pembebasan Lahan Warga Terdampak Banjir Kali Pesanggrahan

16 jam lalu

Wali Kota Depok Bicara Pembebasan Lahan Warga Terdampak Banjir Kali Pesanggrahan

Bila anggaran mencukupi, Pemkot Depok akan melakukan pembebasan lahan warga terdampak banjir menggunakan anggaran belanja tambahan (ABT).

Baca Selengkapnya

Banjir Rob Pesisir Semarang 3 Hari Terakhir, Tanggul Satu Meter Tak Ada Artinya

1 hari lalu

Banjir Rob Pesisir Semarang 3 Hari Terakhir, Tanggul Satu Meter Tak Ada Artinya

Banjir karena rob merendam sejumlah titik di pesisir Kota Semarang, Jawa Tengah, sepanjang tiga hari terakhir.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya