TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan telah mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) dalam menyampaikan peringatan potensi bencana di ibu kota. Menurut Anies, informasi peringatan dini yang dilakukan pemerintah saat banjir kemarin belum efektif terdistribusi ke tingkat rukun tetangga dan rukun warga. "Kami sejak kemarin review SOP yang selama ini ada," kata Anies di Balai Kota DKI, Rabu, 8 Januari 2020.

Anies menuturkan salah satu yang bakal diterapkan Pemprov DKI Jakarta adalah informasi berjenjang dari tingkat kelurahan, RW sampai ke RT. Nantinya, masyarakat harus dapat informasi langsung tidak hanya dari media sosial. "Nanti langsung ke masyarakat berkeliling menggunakan toa (pengeras suara) untuk memberitahu semuanya," ujar Anies.

Menurut dia, informasi peringatan dini saat banjir sudah dilakukan Pemprov melalui media sosial. Namun mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini menilai tidak semua warga mendapatkan informasi yang disebar melalui media sosial. "Malam hari diberitahunya lewat HP. Akhirnya sebagian tidak dapat informasi."

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, Basri Baco, menilai informasi peringatan dini bencana di DKI masih lemah. Sehingga, dampak banjir kemarin cukup luas dan menimbulkan kerugian yang cukup besar. "Kerugian bahkan diperkirakan lebih dari Rp 2 triliun karena banjir tahun baru kemarin," sebut Basri.

Menurut dia, pemerintah harus memperbaiki peringatan dini bencana. Tujuannya, kata Basri, agar masyarakat yang berada di lokasi rawan banjir bisa mengurangi dampak kerugian akibat bencana. "Kalau peringatan dini bencana baik, kerugiannya bisa diminimalisir," ujar dia.

IMAM HAMDI