TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DRPD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya menolak rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membeli 6 set pengeras suara seharga Rp 4 miliar. Pengeras suara itu rencananya akan digunakan sebagai peringatan datangnya banjir.

Menurut William, cara tersebut sudah kuno. Ia menyarankan Anies untuk mengembangkan sistem peringatan yang lebih canggih melalui SMS atau aplikasi.

"Aplikasi berbasis internet gawai seharusnya lebih efektif dan lebih murah ketimbang memasang pengeras suara yang hanya dapat menjangkau radius 500 meter di sekitarnya,” ujar William dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 26 Januari 2020.

William mengatakan sistem peringatan berbasis aplikasi dan SMS sudah lama digunakan di banyak negara dan efektif memberikan peringatan pada warga yang akan terkena bencana. Sedangkan peringatan menggunakan pengeras suara, menurut dia, mirip seperti saat Perang Dunia II.

“Masak kota metropolitan seperti Jakarta dengan anggaran IT mencapai triliunan rupiah masih menggunakan sistem peringatan kuno seperti itu?” kata dia.

Pemprov DKI berencana membeli 6 set pengeras suara bernama Disaster Warning System (DWS), yang nantinya akan dipasang di titik rawan banjir. Pengeras suara ini nantinya akan dilengkapi dengan sejumlah alat canggih, seperti Automatic Weather Sensor (AWS) dan Automatic Water Level Recorder (AWLR).

DWS tersebut akan memberi peringatan saat ketinggian air di pintu air sudah mencapai status siaga 3 atau waspada. Alat ini nantinya juga akan terhubung dengan Early Warning System (EWS) milik BPBD DKI.

Menurut Anies Baswedan, fasilitas ini akan menambah efektif peringatan banjir di Jakarta. Sebab saat banjir kemarin, Pemprov DKI menginformasikan melalui media sosial. Tapi menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, tidak semua mendapatkan informasi yang disebar melalui media sosial.

"Malam hari diberitahunya lewat HP. Akhirnya sebagian tidak dapat informasi," kata dia.