TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) DKI Jakarta meminta aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi proses pemilihan wakil gubernur atau Wagub DKI di DPRD.

Ketua Majelis Pertimbangan PKS Mohammad Arifin menyebut, partainya tak ingin ada pihak tertentu yang menciderai proses demokrasi pemilihan Wagub DKI di DPRD dengan cara melawan hukum.

"Setiap politik pasti bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan yang melawan hukum misalnya money politic dan kami tidak ingin itu terjadi dalam proses demokrasi yang berlangsung di DPRD dalam urusan pemilihan Wagub DKI," kata Arifin saat konferensi pers di kantor DPW PKS Jakarta, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2020.

(kiri ke kanan) Ketua Majelis Pertimbangan PKS DKI Mohammad Arifin, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Sakhir Purnomo, dan Wakil Ketua DPW PKS DKI Khoirudin saat konferensi pers di kantor DPW PKS DKI, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana

Arifin tak mencurigai adanya anggota dewan yang bermain uang dalam pemilihan calon wagub ini. Akan tetapi, menurut dia, pengawasan dalam proses politik menjadi penting untuk mengantisipasi sesuatu yang tak diinginkan. Salah satunya potensi terjadi money politic.

PKS, dia menuturkan, ingin proses demokrasi pemilihan wagub di DPRD berjalan dengan adil atau fair play. Arifin juga berharap wagub terpilih dapat bersinergi dengan Gubernur DKI Anies Baswedan dan menjadi sosok yang terbaik.

"Dan kami perlu tegaskan, kami optimis dan yakin yang terbaik itu adalah Pak Nurmansjah Lubis," ucap Arifin.

Gerindra mengumumkan dua nama baru cawagub pada Senin, 20 Januari 2020. Keduanya adalah Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra. Surat penetapan dua nama baru ini telah ditandatangani Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Ketua Umum masing-masing partai. Tanda tangan Taufik dan Sakhir juga terpampang dalam surat itu.

Ditetapkannya dua nama ini telah menggeser dua calon sebelumnya, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu yang sama-sama politikus PKS. Pemilihan calon Wagub DKI bergulir sejak November 2018. Proses pemilihan mandek di DPRD DKI.