Kontraktor Revitalisasi Monas Bakal Somasi PSI DKI

Reporter

Antara

Kamis, 23 Januari 2020 22:05 WIB

(kiri ke kanan) Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara Muhidin Shaleh dan pengacara PT Bahana Prima, Abu Bakar J. Lamatapo, saat konferensi pers di Penang Bistro, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bahana Prima Nusantara, kontraktor proyek revitalisasi Monas, berencana melakukan somasi kepada politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI DKI) Justin Adrian Untayana. Langkah itu ditempuh karena PSI diduga telah melakukan pencemaran nama baik atas keberadaan kantor perusahaan.

"Kira-kira dalam waktu tiga sampai lima hari akan kami kirimkan somasi kepada yang bersangkutan," ujar kuasa hukum PT Bahana Prima Nusantara, Abu Bakar di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis.

Abu Bakar menyatakan somasi tersebut terkait cuitan Justin di akun media sosial Twitter pada Rabu, 22 Januari 2020 yang dianggap merugikan perusahaan. Di cuitan Justin itu menyebut ada kejanggalan pada alamat kantor perusahaan Bahana Prima yang ditelusuri berdasarkan Google Map dan dinilai kurang meyakinkan.

Pernyataan Justin, menurut dia, dianggap menimbulkan stigma di masyarakat bahwa keberadaan perusahaan tersebut "abal-abal" alias palsu. Padahal, sebut Abu Bakar, perusahaan telah terdata dan memiliki izin yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejak 1993 atas kepemilikan Muhidin Shaleh sebagai pemegang saham.

"PT Bahana Nusantara dari sisi dokumen kami punya legalitas dan validasi sehingga kemudian ditetapkan sebagai pemenang proyek," kata Abu Bakar. Jika nantinya somasi tersebut tidak ditanggapi dengan serius, kata Abu Bakar, selanjutnya pihak mereka akan menempuh jalur hukum.

Sebagai pihak yang berada di lingkungan partai politik, lanjutnya, seharusnya PSI DKI berbicara atas dasar bukti yang cukup, bukan melayangkan laporan ke KPK.

"Sejauh ini pekerjaan belum tuntas, tapi tiba-tiba melakukan laporan (ke KPK). Menurut kami terlalu prematur dan terlalu gegabah, politis, dan tidak ada dasar hukum. Itu dari perspektif kami," tuturnya.

Abu Bakar menambahkan, untuk jadi pemenang proyek tidak semudah dulu. Sekarang semuanya serba digital sehingga pernyataan yang disampaikan PSI atas dugaan manipulasi telah terbantahkan.

"Kami menegaskan kenapa PT Bahana Prima Nusantara bisa menang. Karena kami memiliki spesialis (taman) dan kawasan Monas itu adalah taman. Itu bermula dari perencanaan saat sayembara dan kami bisa menata itu," ujar Abu Bakar.

Berita terkait

3.454 Personel Polisi Dikerahkan Amankan Demo Hari Buruh di Depan Monas, Siagakan Water Cannon

4 hari lalu

3.454 Personel Polisi Dikerahkan Amankan Demo Hari Buruh di Depan Monas, Siagakan Water Cannon

Usai orasi di depan Monas, para buruh akan menuju ke Stadion Madya GBK untuk memperingati Hari Buruh Internasional 2024.

Baca Selengkapnya

Jumlah Pengunjung Beberapa Destinasi Wisata selama Libur Lebaran 2024

22 hari lalu

Jumlah Pengunjung Beberapa Destinasi Wisata selama Libur Lebaran 2024

Beberapa destinasi wisata mengalami kepadatan pengunjung selama libur Lebaran 2024. Berikut rincian jumlah pengunjungnya.

Baca Selengkapnya

Besok Kawasan Wisata Monas Gelar Special Show Lebaran, Hadirkan Musisi Hingga Komedian

23 hari lalu

Besok Kawasan Wisata Monas Gelar Special Show Lebaran, Hadirkan Musisi Hingga Komedian

Selama pekan lebaran khususnya tanggal 13 April 2024, Monas mengadakan special show bagi pengunjung, mulai dari aktor, musisi, dan komedian.

Baca Selengkapnya

H+1 Lebaran, Lebih dari 5.000 Pengunjung Datangi Monas

24 hari lalu

H+1 Lebaran, Lebih dari 5.000 Pengunjung Datangi Monas

Lebih dari 5 ribu pengunjung mendatangi Monas, Jakarta Pusat, pada H+1 Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR, Berikut Poin-Poin Penting UU DKJ Berikut Status Monas dan GBK Kemudian

37 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR, Berikut Poin-Poin Penting UU DKJ Berikut Status Monas dan GBK Kemudian

RUU DKJ telah disahkan DPR menjadi UU DKJ. Apa saja poin-poin penting dari Daerah Khusus Jakarta setelah Ibu Kota pindah ke IKN?

Baca Selengkapnya

Hari Arsitektur Indonesia: Friederich Silaban dan 7 Arsitek Ternama

48 hari lalu

Hari Arsitektur Indonesia: Friederich Silaban dan 7 Arsitek Ternama

Hari Arsitektur Indonesia diperingati setiap 18 Maret. Berikut 8 arsitek ternama nasional dari Friederich Silaban hingga YB Mangunwijaya

Baca Selengkapnya

1.467 Personel Gabungan Diterjunkan Amankan Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes AS

57 hari lalu

1.467 Personel Gabungan Diterjunkan Amankan Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes AS

Pada pengamanan demo Aksi Bela Palestina itu, penutupan jalan maupun pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan Monas dilakukan situasional.

Baca Selengkapnya

PSI DKI Minta Kasus Tembok Roboh di SPBU Tebet yang Tewaskan Tiga Orang Diusut Tuntas

23 Januari 2024

PSI DKI Minta Kasus Tembok Roboh di SPBU Tebet yang Tewaskan Tiga Orang Diusut Tuntas

Fraksi PSI di DPRD DKI meminta polisi mengusut tuntas kasus tembok roboh di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Jalan Soepomo, Tebet

Baca Selengkapnya

PSI DKI Sebut Sistem KPU Eror H-1 Penutupan Lapor Dana Kampanye

16 Januari 2024

PSI DKI Sebut Sistem KPU Eror H-1 Penutupan Lapor Dana Kampanye

PSI DKI Jakarta membeberkan sistem KPU yang eror sehari menjelang tenggat pelaporan dana kampanye. Apa yang terjadi?

Baca Selengkapnya

PSI DKI Jelaskan Dana Kampanye yang Tercatat Nol Rupiah dalam Sistem KPU

16 Januari 2024

PSI DKI Jelaskan Dana Kampanye yang Tercatat Nol Rupiah dalam Sistem KPU

PSI DKI Jakarta menjelaskan dana kampanye partainya yang tercatat nol rupiah dalam sistem milik KPU.

Baca Selengkapnya