Nasibnya Ditentukan Pekan Depan, Berikut 5 Fakta Revitalisasi Monas

Reporter

Fikri Arigi

Editor

Budi Riza

Sabtu, 1 Februari 2020 04:01 WIB

Suasana lokasi revitalisasi di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020. Sebelumnya, proyek revitalisasi Monas menuai berbagai polemik di tengah masyarakat lantaran penebangan 200 lebih pohon di area tersebut. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

TEMPO.CO, Jakarta - Nasib revitalisasi Monas atau Monumen Nasional akan ditentukan pada Senin, 3 Februari 2020. Sekretariat Negara akan mengundang pemerintah DKI Jakarta dan instansi terkait, yang tergabung dalam Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Mereka berencana menggelar rapat terkait revitalisasi kawasan ini.

“Untuk memutuskan kebijakan terhadap revitalisasi itu,” kata Setya Utama, sekretaris kementerian Sekretariat Negara kepada Tempo, Kamis, 30 Januari 2020.

Berikut fakta-fakta revitalisasi Monas:

1. Dihentikan sementara sejak 29 Januari 2020

Proyek revitalisasi Monas dihentikan sementara oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak Rabu, 29 Januari 2020. Ini merupakan permintaan dari Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Keputusan penghentian diambil Pemprov DKI setelah berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta.

Kontraktor revitalisasi Monas PT Bahana Prima Nusantara tidak keberatan atas penghentian sementara proyek itu .

"Kami tidak ada tuntutan. Kami sebagai pelaksana, disuruh berhenti, kami berhenti. Sambil menunggu aturan apa, kelanjutan apa, instruksi apa, ya kami tunggu," kata Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara Muhidin Shaleh saat dihubungi di Jakarta.

Advertising
Advertising

2. Menabrak berbagai aturan

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan proyek revitalisasi Monas menabrak aturan. Prasetyo mengatakan regulasi yang tidak dijalankan DKI dalam revitalisasi Monas yaitu mengajukan izin kepada komisi pengarah pembangunan kawasan Medan Merdekam, yang dipimpin Kementerian Sekretariat Negara.

Padahal, kata Prasetyo, surat Keputusan Presiden nomor 25 tahun 1995 mengharuskan pemprov DKI Jakarta mengajukan izin kepada komisi pengarah jika ingin merevitalisasi Monas.

Dia mengatakan akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan ini ke KPK atau polisi jika pemerintah DKI terus menabrak aturan revitalisasi Monas.

"Kalau ini terus ditabrak, kami akan jalankan langkah ke depan, mungkin kami bisa melaporkan sesuatu kepada pihak kepolisian atau KPK," ujar Prasetyo di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa 27 Januari 2020.

Sebelumnya DKI telah meminta izin kepada komisi untuk dua proyek lain, pembangunan stasiun MRT di Monas dan balap Formula E. Namun untuk proyek revitalisasi Monas, DKI tak memberitahukan Sekretariat Negara.

3. Arsitek pemenang sayembara tak dilibatkan

Arsitek pemenang sayembara revitalisasi Monas, Deddy Wahjudi, mengatakan dia tidak dilibatkan dalam modifikasi desain yang disebut Kementerian Sekretaris Negara.

Perubahan desain revitalisasi dari hasil sayembara Monas itu adalah pelebaran di tiap sisi plaza Taman Medan Merdeka atau Monumen Nasional.

"Saya tidak terlalu detail tahu karena memang kan kami tidak ikut di akhir tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kalau untuk mengomentari itu, saya tidak bisa sebetulnya karena tidak tahu secara detail perubahannya seperti apa. Tapi saya melihat, kelihatannya memang ada pelebaran di sisi-sisi plaza itu, selatan, utara, barat dan timur," kata Deddy saat dihubungi di Jakarta, Kamis 30 Januari 2020.

4. Dinilai melenceng dari desain arsitektur

Soal proyek revitalisasi Monas ini, Deddy menyayangkan penebangan pohon di kawasan Medan Selatan. Deddy sebagai pemilik desain berharap tidak ada penebangan pohon di lokasi revitalisasi Monas.

"Ya sayang saja. Kami menyayangkan," ujar Deddy saat dihubungi, Kamis, 30 Januari 2020.

Dia menyatakan akan mempertahankan pohon-pohon tersebut dalam proyek revitalisasi meski dibangun pelataran upacara. Sebab saat mendesain Deddy membayangkan suasana upacara di bawah bayang-bayang pohon. "Mengenai pohon kalau kami di sana dalam pengambilan keputusan bisa menyarankan agar pohonnya dipertahankan," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, desain yang dibuatnya dirancang agar revitalisasi hanya dikerjakan di area yang sudah mengalami pengerasan. "Dalam desain itu membangun baru di atas pengerasan yang sudah ada," kata dia.

5. Rancangan pemugaran Monas sudah ada sejak era Ahok

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, buka suara terkait revitalisasi Monas yang saat ini tengah kisruh. Ahok mengatakan upaya revitalisasi itu telah direncanakan sejak lama.

"Yang saya tahu, dulu memang sudah ada desainnya. Dulu di bawah tanah," ujar Ahok seusai menghadiri rapat di kantor Kementerian Kemaritiman dan Investasi, Jumat, 31 Januari 2020.

Ahok menjelaskan desain pemugaran Monas pada era kepemimpinannya dirancang pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat.

Desain mengutamakan pembangunan bawah tanah. Artinya, di bawah tanah Monas akan dibangun pusat pertokoan.

Dari bangunan bawah tanah itu pula, masyarakat dapat mengakses pelbagai moda transportasi yang terintegrasi, seperti mass rapid transit atau MRT. Pengunjung juga dapat mengakses gedung-gedung di sekitar Monas, seperti RRI dan Balai Kota melalui bangunan bawah tanah.

"Parkir mobil semua juga di bawah. Lalu, tempat UMKM semua di bawah," kata Ahok soal desain revitalisasi Monas.

FIKRI ARIGI | TAUFIQ SIDDIQ | FRANCISCA CHRISTY ROSANA | ANTARA

Berita terkait

Peluang Duet Ahok-Anies di Pilgub DKI Jakarta 2024

32 menit lalu

Peluang Duet Ahok-Anies di Pilgub DKI Jakarta 2024

Nama Ahok dan Anies masuk dalam bursa calon gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024. Bahkan keduanya disandingkan sebagai duet Ahok-Anies.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Jakarta Diprakirakan Berawan, Hujan Ringan Malam Hari

2 jam lalu

Mayoritas Jakarta Diprakirakan Berawan, Hujan Ringan Malam Hari

Seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan cerah berawan pada pagi harinya dan sebagian besar berawan pada siang hari.

Baca Selengkapnya

Kata Ahok soal Namanya Muncul di Bursa Pilgub DKI Jakarta

14 jam lalu

Kata Ahok soal Namanya Muncul di Bursa Pilgub DKI Jakarta

Politikus PDIP menyebut empat nama yang berpotensi maju di cagub DKI Jakarta. Ada nama Ahok.

Baca Selengkapnya

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

3 hari lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

3 hari lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

6 hari lalu

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

7 hari lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

10 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

10 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

11 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya