Anggota DPRD DKI Sebut Jalur Sepeda di Jakarta Hanya Pencitraan

Reporter

Adam Prireza

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 4 Februari 2020 08:03 WIB

Sejumlah pengendara sepeda motor melanggar jalur sepeda di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat, 22 November 2019. Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Dishub DKI Jakarta mulai menerapkan aturan jalur sepeda pada Jumat ini dengan memberikan sanksi denda tilang maksimum Rp500 ribu hingga penderekan kendaraan bagi pengendara kendaraan bermotor yang melanggar jalur sepeda. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut pembangunan jalur sepeda di Jakarta hanya pencitraan saja dari Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI.

Politikus PDIP itu menyarankan agar ada evaluasi pada tahun depan. Adapun anggaran yang sudah diketok tahun ini agar dilaksanakan.

Pemprov DKI menyediakan anggaran Rp 62 miliar untuk pembangunan jalur sepeda di Jakarta. Namun Gilbert menyebut pembuatan jalur sepeda itu tak efektif. "Puluhan miliar kita keluarkan untuk membuat jalur sepeda tidak efektif. Malah jadi beban buat Pak Syafrin (Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Lupito),” kata Gilbert dalam rapat Komisi B di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin, 3 Februari 2020.

Gilbert menilai kebijakan itu tak efektif dalam mengurangi kemacetan di Ibukota. Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang masuk ke jalur sepeda pun tidak tegas. “Itu hanya menambah tugas dari dishub. Padahal itu tugas sekunder. Primernya dia adalah membuat masyarakat terangkut dengan baik dan jalur lalu lintas lancar,” tutur Gilbert.

Gilbert juga menyarankan kepada Pemprov agar pada tahun depan anggaran untuk jalur sepeda dialihkan ke sektor lain yang menurut dia dibutuhkan rakyat dan efektif. Soalnya, lanjut Gilbert, dana anggaran tersebut berasal dari uang rakyat yang ditarik lewat pajak. “Bukan untuk hal pencitraan, bukan hal lain,” kata dia.

Advertising
Advertising

Padahal dalam diskusi bertajuk Jalur Sepeda di Jakarta yang digelar Tempo, Wakil Kepala Polda Metro Jaya Brigadir Jenderal Wahyu Hadiningrat keberadaan jalur sepeda bermanfaat mengurangi kecelakaan lalu lintas terhadap pengguna sepeda.

Ia mencatat kecelakaan terhadap pengendara sepeda turun sebanyak 13 persen setelah dua bulan adanya jalur sepeda."Dua bulan sebelum adanya jalur sepeda di 63 kilometer tersebut, jumlah laka (kecelakaan) terhadap pengguna sepeda itu 24. Kemudian dua bulan setelah jalur sepeda itu ada di 63 kilometer, itu turun menjadi 21. Artinya (turun) 13 persen," ujar Wahyu saat acara Ngobrol @tempo di Kantor Tempo, Jl. Palmerah Barat No. 8, Jakarta Selatan pada Jumat, 31 Januari 2020.

Pemprov DKI akan menambah 200 kilometer jalur sepeda pada tahun ini. Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo mengatakan saat ini jalur sepeda yang ada sepanjang 63 kilometer. Akan ada penambahan sepanjang 137 kilometer untuk mewujudkan target tersebut.

"Jadi sesuai dengan rencana Jakarta, tahun ini kita akan membangun lebih kurang 137 kilometer untuk jalur sepeda, sehingga total 200 kilometer tahun ini," ujar Syafrin.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

17 jam lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

5 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

10 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

12 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

13 hari lalu

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.

Baca Selengkapnya

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

14 hari lalu

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

22 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

33 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

40 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

42 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya