TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan perlu kerja sama seluruh pihak guna mengoptimalkan jumlah pengguna transportasi umum di Jabodetabek menjadi 60 persen. Kolaborasi yang melibatkan Pemerintah Pusat dan daerah itu, kata Budi, mengacu pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang telah disahkan lewat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018.

"Masing-masing kita punya kepentingan, wewenang, dan rencana yang berbeda. perlu ada kolaborasi dan koordinasi dari seluruh pihak," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 4 Februari 2020.

Ia menyebut RITJ merupakan bentuk awal dari sinkronisasi perencanaan dan pembangunan transportasi di wilayah Jabodetabek. Budi menjelaskan, pada tahun 2018 tercatat pergerakan manusia di Jabodetabek sekitar 88 juta sehari. Setahun setelahnya, baru 32 persen masyarakat yang menggunakan angkutan massal.

Budi mengatakan pemerintah baik pusat maupun daerah perlu lebih gencar lagi menggaungkan penggunaan moda transportasi massal. "Jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta saat ini 38 persen. Idealnya itu harusnya 60 bahkan 70 persen," tutur Budi.

Untuk mencapai itu, ia mengatakan kalau pemerintah saat ini tengah gencar membangun transportasi massal, seperti MRT, LRT, dan BRT. Langkah lainnya adalah dengan pembatasan langsung menggunakan kendaraan pribadi dan penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) sebagai alternatif kebijakan ganjil-genap. "Pemerintah daerah dapat membatasi kepemilikan misalnya dengan pajak maupun persyaratan tertentu untuk memiliki kendaraan pribadi seperti persyaratan memiliki garasi," ujar Budi.

Budi juga mengedepankan langkah seperti peningkatan ketersediaan angkutan umum massal berbasis rel maupun jalan. Aspek integrasi, baik dari sisi fisik maupun sistem, kata dia, juga perlu ditingkatkan. Adapun pembiayaan pembangunan transportasi di Jabodetabek menurut Budi perlu menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.

Saat ini, ia menyebut pemerintah pusat tengah berinisiatif membuat KPBU yang melibatkan swasta untuk mengembangkan transportasi. "Sudah kami inisiasi di beberapa tempat. Oleh karenanya, bukan tidak mungkin LRT dan MRT yang ada di Jakarta ini akan dilakukan dengan pola-pola pendanaan seperti itu," tutur Budi.