TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmuda meminta pemerintah provinsi DKI tidak mengabaikan aspek sejarah dalam merevitalisasi kawasan Medan Merdeka atau Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Menurut Ida, desain Monas mempunyai cerita mengenai sejarah Indonesia seperti yang dikonsepkan Presiden pertama RI Soekarno.

"Dalam merevitalisasi Monas tidak boleh mengubah alur cerita yang dibuat Bung Karno," kata Ida di dalam rapat Komisi Pembangunan bersama Dinas Cipta Karya, Pertanahan dam Tata Ruang serta pemenang sayembara desain revitalisasi Monas di DPRD DKI, Rabu, 12 Februari 2020.

Ida menuturkan pembangunan Monas telah diimpikan oleh Soekarno, sebagai ikon negara ini. Pembangunan Monas, kata Ida, saat itu tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan Masjid Istiqlal. Namun, kata Ida, Soekarno meminta negara membantu pembangunan Monas sampai selesai.

"Kenapa pembangunan Monas sama Bung Karno lebih diprioritaskan dari uang negara. Karena kalau Istiqlal akan banyak umat Islam yang membantu," ujarnya. "Kalau Monas harus negara."

Ida meminta pemerintah serius dalam proses revitalisasi Monas. Ida pun menyarankan pemerintah provinsi berkonsultasi dengan ahli sejarah yang memahami cerita yang ada di dalam Monas. "Tidak ada cerita yang boleh terpotong," ujarnya.

Revitalisasi, kata dia, jangan hanya mengutamakan estetika tanpa mengindahkan aspek sejarah di dalam Monas. Pemprov DKI yang kini menjadi pengelola Monas harus mempertahankan cerita yang ada di dalam Monas.

Cerita sejarah di dalam Monas tertuang dalam relief yang ada di dalam kawasan cagar budaya itu. "Monas bukan milik DKI, tapi Indonesia. Jadi tidak bisa diubah begitu saja."