TEMPO.CO, Jakarta - Sekda DKI Jakarta Saefullah mengklarifikasi polemik soal dugaan pemalsuan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dalam surat balasan Gubernur Anies Baswedan kepada Mensesneg Pratikno. Saefullah membantah ada pemalsuan rekomendasi TACB untuk penyelenggaraan Formula E di Monas.

Saefullah menyebut polemik itu muncul karena ada kesalahan penulisan saja. "Jadi ada kesalahan ketik itu kemarin tertulis TACB (Tim Ahli Cagar Budaya) ya, seharusnya TSP (Tim Sidang Pemugaran)," kata Saefullah di Balai Kota Jakarta, Jumat 14 Februari 2020.

TACB, kata Saefullah, bertugas menilai kriteria benda apakah masuk cagar budaya atau tidak. Sementara TSP bertugas merekomendasikan pekerjaan agar tidak hilang nilai-nilai budayanya.

"Jadi ada kekeliruan dari tim teknis kita, kami dapat penjelasan dari Kepala Dinas Kebudayaan bahwa tim ini keduanya merupakan tim kelompok ahli yang dibina oleh Pemrov DKI Jakarta sesuai dengan amanat undang-undang, ketika dimasukkan di format surat, salah persepsinya, jadi mestinya TSP jadi TACB," kata Saefullah.

Ketika ditanyakan mengenai penyebab mengapa bisa sampai terjadi salah pengetikan, Saefullah mengatakan hal tersebut manusiawi. Dia mencontohkan mesin penggiling beras hingga menghasilkan beras putih.

"Berkali-kali dimasukkan dari berupa gabah hingga sampai beras putih. Tapi di antara beras yang putih itu masih ada beras yang patah, ada gabahnya juga, jadi ini ya manusiawi, jadi akan kita lakukan ketelitian yang cermat di waktu-waktu yang akan datang," katanya.

Setelah timbulnya kesalahan ini, selanjutnya Pemprov DKI Jakarta akan mengirimkan ulang surat pada Kemensetneg yang berisi klarifikasi.

"Ya nanti kita susulin perbaikan surat satu kalimat dua kalimat. Harusnya tertulis TSP. Memang kemarin murni memang terlalu kurang pertimbangan begitu ya," kata Saefullah.

Akibat kesalahan ketik itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sempat berencana memanggil Anies Baswedan untuk mengklarifikasi dugaan manipulasi surat rekomendasi TACB soal Formula E di Monas.

"Saya akan memanggil (Anies). Hari ini saya masih punya palu, lho. Kalau dia kan punya uang, saya punya palu. Kalau palu ini nggak saya ketokin, nggak terjadi apa-apa. Kalau dia keras, saya keras," kata Prasetyo usai bertemu Sekretaris Kemensetneg Setya Utama di Kantor Kemensetneg, Kamis 13 Februari.

Rekomendasi yang dimaksud Prasetyo adalah salah satu poin yang tercantum dalam surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Mensetneg selaku Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang menyatakan Pemprov telah memperoleh rekomendasi dari TACB. Namun Ketua TACB Mundardjito membantah memberikan rekomendasi tersebut.

Prasetyo pun mengaku kecewa terhadap adanya dugaan manipulasi surat rekomendasi tersebut dan menilai bahwa apa yang dilakukan Anies merupakan pembohongan publik.

"Saya sebagai Ketua DPRD merasa kecewa dan ini adalah pembohongan publik," ucap dia.

Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta Mundardjito mengaku tak merekomendasikan pergelaran Formula E di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Hal ini berbeda dengan surat dari Gubernur Anies Baswedan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Pratikno.

"Saya nggak tahu, kita nggak bikin, saya ketuanya kan," ucap Mundardjito saat dihubungi, Rabu.

Perihal rekomendasi itu, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta sudah memberi penjelasan. Disbud mengaku tak melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta untuk penyelenggaraan Formula E di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

"Eh Pak Mundarjito (Ketua TACB DKI Jakarta) itu memang tidak berwenang mengeluarkan rekomendasi. Yang berwenang itu TSP (Tim Sidang Pemugaran). Jadi blast aja ke TSP. Pak Mundarjito ya memang nggak tahu," ucap Kepala Dinas Kebudayaan Iwan Henry Wardhana kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 13 Februari.

Anak buah Anies Baswedan itu mengatakan kedua tim itu berada di bawah Dinas Kebudayaan DKI sehingga surat rekomendasinya soal Formula E di Monas tidak salah. "Lo baca lagi deh surat rekomendasi Dinas Kebudayaan. Suratnya nggak nyebut TACB atau TSP. Yang jelas TACB dan TSP itu kewenangan kami. Tapi rekomendasi dari salah satunya ya nggak salah," ucap dia.