TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani kemacetan banyak yang berkebalikan dengan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Dalam hal penanganan kemacetan lalu lintas banyak kebijakan Pak Anies yang menjadi blunder," kata Nirwono saat dihubungi, Senin, 17 Februari 2020.

Nirwono mencontohkan kebijakan Anies yang mencabut larangan sepeda motor melintas di Jalan Thamrin sampai kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Padahal, sewaktu Ahok menjabat, pemerintah DKI membatasi sepeda motor agar mendorong warga beralih ke angkutan umum.

Selanjutnya, Anies mengizinkan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar. Sementara Ahok berupaya menertibkan para pedagang yang berjualan di jalan trotoar.

"Belum diterapkannya sistem jalan berbayar, belum terintegrasinya angkutan umum dengan baik," lanjut Nirwono.

Meski demikian, dia mengapresiasi pembangunan jalur sepeda di era pemerintahan Anies. Nirwono berujar, Anies telah melanjutkan program gubernur sebelumnya.

"Pembangunan jalur sepeda patut diapresiasi meskipun ini juga merupakan kelanjutan program yang sudah diinisiasi di era Pak Fauzi Bowo dan Pak Ahok," ucap dia.

Sebelumnya, Anies Baswedan dianggap belum berhasil mengatasi kemacetan di Ibu Kota. Dalam sigi Indo Barometer, Anies hanya mendapatkan angka 8,3 persen untuk tingkat keberhasilan mengatasi kemacetan di Jakarta.

Gubernur Jakarta yang dianggap paling berhasil mengatasi kemacetan adalah Ahok yang meraup 35,3 persen dan disusul Joko Widodo alias Jokowi sebesar 25,3 persen. Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI pada 2012-2014.