Pemilihan Wagub DKI Tertutup, Pengamat: DPRD Leluasa Bermanuver

Jumat, 21 Februari 2020 09:30 WIB

Panitia Khusus atau Pansus Pemilihan Wagub DKI Jakarta menggelar rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin, 20 Mei 2019. Tempo/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai pemilihan wakil gubernur atau wagub secara tertutup memungkinkan para legislator Kebon Sirih, leluasa melakukan manuver politik. Menurut dia, pemilihan secara tertutup membuat setiap pilihan anggota DPRD DKI tak bisa terlihat.

"Kalau tertutup bisa memungkinkan para anggota DPRD lebih leluasa melakukan manuver," kata Adi melalui pesan singkatnya, Jumat, 21 Februari 2020.

Ia menuturkan voting atau pemilihan tertutup itu lebih memungkinkan dua kandidat menang. Sebabnya, pilihan politik DPRD sukar ditebak. "Bisa berubah setiap saat," ujarnya.

Ada pun cawagub DKI Jakarta saat ini berasal dari Partai Gerindra dan PKS. Gerindra mengusung kadernya, Ahmad Riza Patria, sedangkan dari PKS, Nurmansjah Lubis.

Adi menuturkan proses pemilihan secara tertutup membuat kerahasiaan pilihan setiap dewan terjaga. Sehingga, kata dia, bentrok psikologis dan rasa tak enak hati ke dua calon bisa dihindari.

Advertising
Advertising

"Problemnya, sukar dilihat siapa milih siapa. Kalau voting terbuka akan jelas pilihan politik DPRD pilih siapa," ujarnya.<!--more-->

Menurut dia, proses pemilihan secara terbuka maupun tertutup sama-sama rawan dengan konsesi politik. Musababnya, lembaga DPRD diisi oleh politisi semua. "Preferensi pilihan politiknya pasti didasarkan kalkulasi untung dan rugi secara politik. Itu perkara biasanya dalam politik."

DPRD DKI telah mengesahkan tata tertib pemilihan wakil gubernur yang tertuang dalam tata tertib DPRD DKI,tata tertib pemilihan wagub DKI tertuang dalam Bab IV pasal 42-72 yang mengatur tentang panitia pemilihan, tahap wawancara dan penetapan calon, tata cara dan perlengkapan pemungutan suara, hingga tahap pengesahan dan pelantikan wagub.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan ada dua poin tambahan dalam tata tertib yang telah disahkan. Pertama, ada tanya jawab dewan dengan calon wagub DKIdalam rapat paripurna pemilihan. Kedua, dewan memilih satu nama dengan sistem voting tertutup.

"Dalam rapat paripurna terbuka ini si bakal calon wagub diminta visi misinya. Kedua, mungkin nanti semua fraksi untuk bertanya kepada cawagub DKI. Misal tiga pertanyaan setiap fraksi, kan terlihat mana yang menguasai Jakarta," kata Prasetio.


TAUFIQ SIDDIQ

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

4 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

10 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

17 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

27 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

38 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

44 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

46 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

49 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

50 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

50 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya