TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Komisi I Bidang Pemerintahan Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta, Eman Sulaeman, menyebut pemerintah DKI harus siap kehilangan pendapatan apabila ibu kota pindah ke Kalimantan. Menurut dia, salah satu siasat untuk tetap menggenjot pendapatan kas daerah ialah dengan meningkatkan pendapatan di sektor pariwisata.

Dewan Riset Daerah pun meminta Pemprov DKI Jakarta segera menyiapkan Kepulauan Seribu sebagai financial resort. "Jadi tempat adanya pelatihan, seminar, konvensi untuk masalah-masalah keuangan," kata Eman usai rapat dengan Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 24 Februari 2020.

Eman menilai Kepulauan Seribu cocok disulap menjadi kawasan wisata sekaligus tempat berkunjung tamu-tamu negara, khususnya yang bakal membahas masalah keuangan. Sebab, area pantai di Kepulauan Seribu mendukung untuk digelar acara.

Hasil kajian DRD DKI menunjukkan, Jakarta cocok dijadikan sebagai Daerah Khusus Bisnis dan Riset Internasional jika ibu kota Indonesia jadi pindah ke Kalimantan. Konteks bisnis itu mencakup finansial, ekonomi, dan perbankan. Sementara aspek riset membidangi teknologi informasi dan ilmu dasar bagi industri pengolahan. Riset ini dilakukan pada Oktober-Desember 2019.

Pindahnya ibu kota Indonesia, Eman menyampaikan, tamu negara akan lebih banyak mengunjungi Kalimantan ketimbang Jakarta. Belum lagi rumah-rumah kedutaan besar juga ikut digeser. Pendapatan Jakarta dari sektor pariwisata pun mengempis.

Agar Jakarta tak tertinggal dan bisa meningkatkan taraf perkotaan menjadi level internasional, maka pemerintah DKI perlu menyiapkan strategi. Salah satu yang bisa dilakukan ialah meningkatkan minat tamu dari negara lain untuk menyambangi Jakarta.

"Jadi apakah Kepulauan Seribu sudah siap? Ya belum. Karena itu harus dipersiapkan sejak sekarang," ucap dia.

DRD DKI telah menyampaikan usulan ini kepada Gubernur DKI Anies Baswedan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI. Menurut dia, DRD belum sempat menemui Anies selama satu tahun belakangan ini. Padahal, biasanya DRD DKI berkoordinasi dengan gubernur tiga bulan sekali.

Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan ibu kota pindah ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Groundbreaking ditargetkan tahun ini. Sementara pemindahan fasilitas dan pegawai negeri bakal dimulai pada 2024.

LANI DIANA