TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Suryani Motik meminta semua pihak tidak menjadikan banjir menjadi isu politik. Motik melihat isu banjir kali ini lebih dijadikan pembahasan politik, ketimbang berfokus pada dampak ekonomi dan kesehatan.

"Iya (jadi politis). Sudah lepas. Ini isu ekonomi dan kesehatan. Supaya sama-sama mikirnya bersih," kata Motik saat dihubungi, Selasa, 25 Februari 2020.

Motik juga meminta semua pihak tidak saling menyalahkan dalam melihat masalah banjir baik dari pemerintah pusat ke daerah maupun sebaliknya. Sebab, banjir merupakan masalah bersama yang mendatangkan banyak kerugian tidak hanya pada sektor ekonomi. "Semuanya kerja sama-sama."

Motik menyarankan pemerintah segera menentukan kebijakan jangka pendek untuk mencegah banjir. Beberapa waktu, menurut Motik, pemerintah berhasil memindahkan awan hujan dengan teknik menabur garam.

Cara tersebut atau lainnya bisa digunakan untuk mencegah yang berlebih di ibu kota. Selain itu, pemerintah juga mesti memastikan seluruh saluran berfungsi maksimal.

Motif meminta pemerintah memasifkan kembali aplikasi laporan seperti Clue agar masyarakat tahu dan memberikan laporan jika ada sumbatan atau genangan di wilayah mereka.

"Jangan buang sampah sembarangan. Bukan waktunya main-main salah-salahan. Karena semuanya janji kan," ujarnya. "Janji saya (Presiden Joko Widodo) kalau jadi presiden Jakarta tidak banjir kan buktinya tidak ada. Sudah lah kerja sama. Stop blaming (menyalahkan)."

Pesan dari asosiasi pengusaha, kata dia, adalah semua pihak berfokus pada penanggulangan banjir. Sebab, setiap banjir besar di ibu kota atau banjir Jakarta bisa membuat kerugian hingga puluhan miliar rupiah baik dari sektor ekonomi maupun kesehatan. "Industri dan rumah sakit kena dampaknya."