Begini Tahapan Pemilihan Wagub DKI yang Telah Disusun Panlih

Kamis, 5 Maret 2020 09:31 WIB

Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis. Dok.Tempo / Dok.Pribadi

TEMPO.CO, Jakarta -Panitia Pemilihan Wakil Gubernur menyatakan telah menyusun jadwal tahapan dan mekanisme pemilihan wagub DKI. Hari ini, DPRD DKI telah menyerahkan surat ke Gubernur DKI tentang permintaan persyaratan administrasi cawagub DKI.

"Kami targetkan pemilihan wagubnya tanggal 23 Maret 2020," kata Wakil Ketua Panlih Wagub DKI, Basri Baco di DPRD DKI, Rabu, 4 Maret 2020.

Sebelum pemilihan atau voting dilakukan, dua calon wagub DKI bakal menjalani uji kelayakan dengan cara menjawab pertanyaan yang bakal dilayangkan legislator Kebon Sirih. Setelah menjawab pertanyaan itu, nantinya bakal ada jeda beberapa saat sebelum dilakukan voting untuk memilih wagub DKI.

"Semua prosesnya akan dilakukan sesuai tatib pemilihan wagub," ujarnya.

Berikut tahapan pemilihan wagub DKI yang telah disusun panlih:

Advertising
Advertising

- Kamis, Jumat, Senin dan Selasa tanggal 5, 6, 9 dan 10 Maret
Penyampaian dokumen persyaratan administrasi cawagub DKI

- Rabu 11 Maret
Penelitian dan verifikasi persyaratan administrasi cawagub DKI.

- Kamis dan Jumat 12, 13 Maret
Perbaikan berkas dokumen persyaratan administrasi cawagub DKI.

- Senin dan Selasa 16-17 Maret
Penelitian ulang berkas dokumen persyaratan administrasi cawagub DKI

- Rabu 18 Maret
Wawancara cawagub DKI dengan panitia pemilihan

- Kamis 19 Maret
Penetapan calon sesuai hasil penelitian persyaratan administrasi wagub DKI

- Jumat 20 Maret
Penyampaian surat DPRD kepada Gubernur DKI perihal penyampaian jadwal pelaksanaan visi-misi program kerja yang sesuai RPJMD

- Senin 23 Maret
Rapat paripurna dalam rangka:
Penyampaian pelaksanaan visi-misi program kerja yang sesuai RPJMD dan tanya jawab.

Pemilihan pengisian jabatan lowong wakil gubernur DKI masa jabatan 2017-2022.

- Selasa 24 Maret
Penyampaian surat DPRD kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri perihal berita acara dan berkas pemilihan wagub DKI terpilih.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

4 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

9 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

16 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

26 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

37 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

43 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

45 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

48 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

49 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

49 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya