TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI menyinggung status lockdown untuk wilayah Jakarta pasca-melonjaknya kasus penularan Covid 19 atau virus corona.

"Dalam situasi seperti ini pemerintah harus hadir dan mengambil langkah cepat, cermat," ujar wakil ketua DPRD DKI, Abudurahman Suhaimi saat dihubungi, Jumat 20 Maret 2020.

Suhaimi menilai jika status lockdown merupakan langkah paling efektif, Pemerintah DKI harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengambil keputusan.

"Bila itu yang terbaik, dan setelah koordinasi dengan pemerintah pusat, monggo ditetapkan," ujarnya.

Suhaimi mengingatkan pemerintah DKI untuk cermat juga dalam memperhitungkan segala kemungkinan yang muncul dari penetapan lockdown. Terutama kata dia hal yang menyangkut keselamatan dan kebutuhan warga DKI.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan belum memilih lockdown untuk pencegahan penularan Covid 19 di Jakarta. Dia menegaskan bahwa saat ini DKI masih fokus untuk social distancing.

"Sekarang kita fokus di social ditancing dulu," ujarnya saat ditemui di Kantor Dinas Pendidkan DKI, Jakarta Selatan, Kamis 19 Maret 2020.

Anies kemudian telah mengambil sejumlah keputusan dengan meniadakan kegiatan di rumah ibadah, hingga pelaksanaan sekolah dan bekerja bagi karyawan dari rumah.

Namun Anies mengatakan pihaknya mengantisipasi semua kemungkinan. Ditambah saat ini kata dia, tren kasus Covid 19 di Jakarta cukup tinggi, dalam waktu 18 hari tercatat dari mulai 2 kasus postif naik drastis 208 kasus positif hingga kemarin.