TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi segera mengalokasikan anggaran untuk pembelian ventilator untuk menangani wabah virus corona.

“Kami mendapatkan aduan dari masyarakat dan temuan dari lapangan bahwa saat ini rumah sakit mengalami kelangkaan fasilitas ICU (Intensive Care Unit), terutama alat bantu pernafasan ventilator. Tanpa ventilator, maka tingkat kematian akibat virus corona akan sangat tinggi. Karena itu, Pemprov DKI harus segera membeli banyak ventilator agar semua pasien dapat ditangani,” kata Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 27 Maret 2020.

Anggara mengatakan, hingga 26 Maret 2020 tercatat ada 459 pasien positif corona di Jakarta atau hampir 60 persen dari total kasus secara nasional. Dari jumlah tersebut sebanyak 226 orang tengah dirawat di rumah sakit.

Anggara meminta Pemprov DKI belajar dari kasus virus corona di luar negeri. Ia mengatakan kelangkaan ventilator juga terjadi di negara maju seperti Spanyol, Prancis dan Italia.

“Ada ribuan pasien kritis yang harus ditangani, sedangkan rumah sakit hanya memiliki sedikit ventilator. Akibatnya, dokter-dokter di Spanyol dan Italia harus memilih siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang dibiarkan berjuang hidup sendiri tanpa alat bantu pernafasan. Ini tidak boleh terjadi di Jakarta,” ucap Anggara.

Ia mengingatkan agar Pemprov DKI segera bergerak jika tak ingin kondisi tersebut terjadi di Ibu Kota. Anggara mengatakan jika melihat kemampuan anggaran APBD DKI Jakarta yang cukup besar, ia menilai Pemprov DKI bisa memenuhi kebutuhan ini.

“Harga ventilator sekitar Rp 450 juta per unit. Kalau melihat tren di Spanyol, Prancis, dan Italia, jika diasumsikan 1 persen penduduk Jakarta terpapar virus corona, maka akan dibutuhkan sekurangnya 2.800 sampai 3.500 ventilator. Sehingga total biaya yang dibutuhkan antara Rp 1,35 triliun sampai Rp 1,69 triliun termasuk pajak, ” jelasnya.

Kebutuhan anggaran tersebut belum termasuk untuk pembuatan dan pemenuhan fasilitas ICU darurat lainnya. Anggara menilai sumber anggaran bisa diambil dari kegiatan lain yang relatif tidak mendesak.

“Saya sudah cek di APBD 2020, beberapa pos anggaran yang bisa dialihkan antara lain pembangunan trotoar, sebagian pengadaan tanah, dan Formula E yang masing-masing nilainya Rp 1,2 triliun. Dari dua kegiatan itu saja totalnya mencapai Rp 3,6 triliun,” ujarnya.

PSI menekankan, pemerintah harus siap dengan dengan skenario terburuk jika ada ribuan orang sakit kritis. Jika ini terjadi, maka akan ada konflik di rumah sakit akibat rebutan ventilator.

“Jangan sampai nanti banyak rakyat kecil terlantar dan tidak mendapatkan ventilator, lalu dibiarkan meninggal begitu saja,” kata Anggara.