DKI Terapkan PSBB, Gerindra: Jangan Ada yang Kelaparan

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 8 April 2020 15:31 WIB

Pengemudi Ojek Online saat membawa penumpang melintas di kawasan Harmoni, Jakarta, Selasa, 7 April 2020. Dalam aturan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah disetujui oleh Menteri kesehatan di DKI Jakarta, layanan Ojek Online (Ojol) dilarang mengangkut penumpang dan hanya diperbolehkan mengantar barang dan makanan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Gerindra DKI menyatakan langkah Gubernur DKI Anies Baswedan mengusulkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, lebih baik ketimbang harus mengunci kota atau lockdown Ibu Kota. Kebijakan tersebut bakal sukses meredam penyebaran virus corona jika dijalankan dengan baik.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra S. Andyka mengatakan untuk memastikan PSBB diterapkan dengan baik harus ada sinergi antara pemerintah provinsi DKI dan pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penegak hukum pun mesti mempersiapkan penegakan aturan yang matang. "Jadi setelah diterapkan, aturan ini tidak tebang pilih," kata Andyka saat dihubungi, Rabu, 8 April 2020.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja mengumumkan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk wilayah DKI Jakarta yang akan berlaku mulai Jumat, 10 April 2020. Aturan ini untuk menekan angka penularan virus COVID-19. Status tersebut akan berlaku selama 14 hari dan dapat diperpanjang jika masih ditemukan penyebaran infeksi virus tersebut.

Dalam melakukan pendekatan dan penegakan aturan PSBB kepada masyarakat, kata dia, pemerintah harus menjalankannya dengan cara persuasif dan tidak otoriter. Pemerintah harus mengedepankan komunikasi yang baik agar aturan ini bisa diimplementasikan.

Selain itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan masyarakat selama kebijakan ini berlangsung. Jangan sampai ada warga yang membutuhkan bantuan tidak dapat pertolongan.

Advertising
Advertising

Sebab, dengan kebijakan PSBB ini, kata Andyka, sebagian yang berdiam diri di rumah bakal kehilangan penghasilan. Terutama, pekerja nonformal seperti pengemudi ojek online dan lainnya, yang kehilangan pekerjaan.

"Pastikan kebutuhan mereka yang keluar terpenuhi. Jangan sampai mereka berdiam diri di rumah kelaparan," ujarnya.

Selain itu, pemerintah diharapkan bisa mencegah terjadinya keramaian pasca diterapkannya kebijakan ini. Sebab, Andyka melihat masih banyak warga yang kerap berkumpul. Mereka mengabaikan kebijakan pemerintah untuk sosial dan physical distancing. "Tidak boleh orang berkumpul lima orang itu harus benar-benar dipatuhi."

Berita terkait

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

3 jam lalu

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

Pada 2021 lalu European Medicines Agency (EMA) telah mengungkap efek samping dari vaksinasi AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

3 jam lalu

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

13 jam lalu

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

1 hari lalu

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

1 hari lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

2 hari lalu

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

Imam Budi Hartono sudah memegang surat keputusan dari DPP PKS untuk maju Pilkada Depok 2024 dan berharap bisa berkoalisi dengan Golkar.

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

2 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

2 hari lalu

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

Anies Baswedan akan tetap berkegiatan mengunjungi masyarakat meski Pilpres telah usai.

Baca Selengkapnya

Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

2 hari lalu

Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bicara mengenai peluang pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri dan PKS. Apa katanya?

Baca Selengkapnya