TEMPO.CO, Bogor - Pemerintah Kota Bogor mengalokasikan anggaran Rp 348 miliar dari APBD Kota Bogor 2020 untuk penanganan wabah corona COVID-19. Anggaran itu disiapkan untuk penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, dari total anggaran tersebut, akan dialokasikan untuk penanganan COVID-19 Rp309 miliar, untuk penanganan jaring pengaman sosial Rp39 miliar, serta untuk penanganan dampak ekonomi Rp3 miliar.

Pemerintah Kota Bogor telah memiliki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yakni data penduduk miskin penerima bantuan program keluarga harapan (PKS), penerima bantuan beras untuk keluarga sejahtera (rastra) dan penerima bantuan lainnya dari keuangan negara.

"DTKS di Kota Bogor datanya sudah disusun oleh Dinas Sosial, yakni 71.000 KK," kata Dedie ketika dihubungi di Kota Bogor, Sabtu 11 April 2020.

Menurut Dedie, anggaran Rp 309 miliar dialokasikan untuk sarana dan prasarana penanganan COVID-19, sedangkan Rp39 miliar dan Rp3 miliar untuk bantuan sosial melalui jaring pengaman sosial maupun warga miskin baru karena COVID-19.

Pemerintah Kota Bogor melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait masih melakukan pendataan, terutama terhadap warga miskin baru karena wabah ini.
Pendataan ini harus valid karena prinsip bantuan sosial ini tidak boleh ada warga masyarakat yang menerima bantuan dari keuangan negara berkali-kali atau berlapis, sesuai azas keadilan.

"Untuk warga miskin baru dan warga pekerja terimbas ekonomi akibat COVID-19, sedang didata dan masuk dalam program kartu pra-kerja," katanya.

Menurut dia, untuk warga miskin baru akan dipenuhi dari bantuan sosial pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Bantuan dari Pemerintah Kota Bogor, khusus untuk warga miskin baru yang belum tercakup dari dua sumber di atas, termasuk program padat karya," katanya.

Dedie mengingatkan, karena pendataan secara valid menjadi penting. "Warga penerima kartu pra-kerja, kartu sembako, PKH, serta warga miskin baru, harus berdasarkan KK dan KTPE. Seorang penerima, bantuannya tidak boleh tumpang tindih," katanya.

Diperkirakan ada warga miskin baru sebanyak 50 KK per RW yang akan mendapat bantuan sosial dalam menghadapi PSBB wabah corona. Di Kota Bogor ada 720 RW, sehingga seluruhnya ada 36.000 KK. "Ini baru asumsi, tapi akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi," katanya.