TEMPO.CO, Bogor - Kementerian Kesehatan merestui Kota Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dalam mengatasi wabah Corona.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, langsung berkoordinasi dengan Wali Kota Depok dan Bekasi.

Dalam koordinasi itu, mereka ingin terapkan PSBB bersamaan. Untuk waktunya bisa di hari Rabu atau Kamis pekan depan.

Namun Dedie menyebut belum mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor seperti apa.

"Kenapa harus Rabu atau Kamis, karena ada langkah-langkah pembuatan dulu Perwali dan perangkat SK-SK Wali Kota," kata Dedie saat live konferensi pers di kanal Pemkot Bogor, Sabtu malam 11 April 2020.

Kini sedang disiapkan Peraturan Wali kota tentang PSBB dan dua Surat Keputusan. Pertama SK Data Dinsos, yaitu data penerima bantuan sosial. Lalu untuk SK kedua, tentang implementasi PSBB itu sendiri.

Selain itu, Dedie juga mengatakan harus menyiapkan langkah koordinasi Forkopimda. Karena pelaksanaan PSBB semua memiliki tugas masing-masing. Juga harus dilakukan simulasi dan penyesuaian turunnya bantuan yang dialokasikan baik dari Pemerintah Pusat atau Provinsi.

"Jadi setelah pengumuman itu kita bersama Forkopimda tadi Ratas, membahas persiapan," kata Dedie.

Dalam Ratas bersama Forkopimda itu, Dedie mengatakan juga membahas berapa jumlah calon penerima bantuan sosial, dalam rangka jaring sosial akibat wabah COVID-19 ini dan saat PSBB berlaku.

Dedie mengklaim sudah memastikan data terpadu kesejahteraan dan sosial atau DTKS. Hingga saat ini jumlah DTKS Kota Bogor berada pada kisaran 71.000 KK.

Dedie mengatakan jumlah 71.000 DTKS tersebut adalah data gabungan warga betul tidak mampu, miskin baru dan warga yang usahanya terhenti dampak COVID-19.

Selain itu, pihaknya juga mendata calon penerima kartu prakerja dan juga tenaga medis, yang bekerja di garis depan. "Mereka pun mendapatkan bantuan ini," kata Dedie.

Soal penerapan PSBB di Kota Bogor, Dedie akan melibatkan petugas atau penegak hukum yakni Polisi dan TNI. Maklum, selanjutnya diberlakukan langkah tegas yang represif.