TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, meminta pemerintah DKI Jakarta menyisir tempat usaha yang tak diizinkan mempekerjakan karyawan di kantor selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan cara itu, Djoko menilai, dapat menekan jumlah penumpang di kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek.

"Harus didata kembali usaha apa saja yang masih diizinkan operasi karena itu berpengaruh terhadap pegawainya yang menggunakan transportasi umum," kata Djoko saat dihubungi, Selasa, 14 April 2020.

Dua hari belakangan ini kepadatan penumpang terjadi di sejumlah stasiun kereta. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memberlakukan PSBB Jakarta sejak 10 April. Dengan PSBB itu, harus ada jaga jarak secara fisik (physical distancing) di dalam transportasi publik termasuk kereta. Tujuannya guna mencegah penularan virus corona.

Menurut Djoko, dalam kondisi normal sebelum pandemi virus corona menyerang Indonesia, mobilisasi dari Bodetabek ke Jakarta mencapai 8 juta orang per hari. Angka itu kini berkurang.

Namun, warga masih mendominasi menggunakan transportasi umum, khususnya kereta. Alasannya, dia berpendapat, warga tak punya alternatif transportasi publik lain yang lebih murah ketimbang naik kereta.

Djoko pun menyarankan agar PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menambah sarana dan jam operasional KRL agar penumpang tak membeludak. Penambahan sarana itu dapat diimplementasikan dengan mempercepat waktu kedatangan antar kereta atau headway. "Misalnya, semula 15 menit diubah menjadi 10 menit sekali," ujar dia.