TEMPO.CO, Jakarta - Komunitas KRLmania mengkhawatirkan efek domino jika penyetopan operasional KRL diterapkan dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Bogor, Depok, dan Bekasi.

"Yang perlu dikhawatirkan adalah efek domino setelah penyetopan KRL, penumpang KRL yang masih harus bekerja akan berpindah ke bus atau angkutan lain," ujar Koordinator KRLmania Nurcahyo di Jakarta, Kamis 16 April 2020.

Nurcahyo mengatakan Komunitas KRLmania mayoritas adalah pekerja tak dapat libur, pekerja perusahaan yang belum menerapkan kerja dari rumah (Work From Home/WFH), bahkan pekerja dalam sistem sif.

Dengan adanya PSBB di Jakarta, penumpang kereta dari Bogor, Depok dan Bekasi harus menyesuaikan pembatasan operasional keberangkatan KRL dari pukul 06.00-18.00.

Menurut Nurcahyo, jika usulan penyetopan operasional KRL diterapkan, PSBB di wilayah Bodebek tetap tidak dapat terlaksana efektif, karena terjadinya keramaian dan penumpukan penumpang di lokasi angkutan publik lain.

Permasalahan lainnya, penyetopan operasional KRL juga seharusnya didukung dengan konsistensi PSBB di kawasan Jakarta dengan tegas meliburkan kantor yang tidak masuk dalam pengecualian Peraturan Menteri Kesehatan.

"Intinya, kalau ada penyetopan KRL karena PSBB, kantor yang tidak termasuk pengecualian harus libur semua. KRL disetop, transportasi publik lainnya harus stop juga," ujar dia.

Sebelumnya, lima kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) mengusulkan kepada PT Kereta Commuter Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia (PT KCI dan PT KAI) untuk menghentikan sementara operasional Kereta Rel Listrik (KRL) commuter line selama 14 hari penerapan pembatasan sosial berskala besar di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan telah melaksanakan rapat dengan PT Kereta Commuterline Indonesia (KCI). Uji coba penyetopan KRL itu direncanakan pada Sabtu 18 April 2020 untuk mendukung penerapan PSBB di Bogor, Depok dan Bekasi.