TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Sosial DKI Jakarta belum memutuskan bentuk bantuan sosial (bansos) tahap dua bagi masyarakat terdampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengatakan usul perubahan bentuk bansos dari paket sembako menjadi bantuan langsung tunai (BLT) masih dibicarakan.

"Itu yang kami masih tunggu. Kan yang pasti kalau dari pusat bentuknya itu tahap kedua ini beras dari bulog 25 kg. Itu yang disampaikan Pak Mensos, hanya beras saja 25 kg, tapi mungkin itu senilai Rp300 ribu," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2020.

Irmansyah menyatakan masih menunggu arahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan apakah bantuan DKI Jakarta akan melengkapi bantuan pusat atau bahkan menjadi bantuan tunai, seperti usulan beberapa pihak.

"Tapi pada prinsipnya dari pak gubernur, jangan sampai ada yang kelaparan. Karenanya untuk tahap satu kemarin, sambil menunggu bansos presiden tanggal 20 April 2020, kami mulai lebih dulu, karena kan ini tidak bisa menunggu, banyak masyarakat yang sedang membutuhkan. Terlebih tanggal 10 April kita mulai PSBB," ucapnya.

Irmansyah mengatakan hingga saat ini bentuk bansos yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah paket sembako.

Adapun soal bantuan langsung tunai, Irmansyah mengatakan pihaknya harus memiliki nomor rekening masing-masing penerima bantuan, termasuk yang tidak ber-KTP DKI.

"Padahal kan ini bantuan tidak hanya untuk KTP DKI, tapi juga KTP non-DKI. Bagaimana kami bisa memastikan orang KTP non-DKI juga pakai cash transfer, tidak sederhana maksudnya. Kadang-kadang ada yang lihat angka itu kecil, tapi kalau sembako kan lebih bisa diterima. Tapi itu kami serahkan pada pimpinan," katanya.

Diperkirakan ada sekitar dua juta kepala keluarga (KK) atau lebih yang bakal menerima bansos tahap dua berbekal data yang diperbaharui.

Jika nantinya bantuan tersebut berupa sembako, Pemprov DKI Jakarta juga mempertimbangkan agar bantuan sosial itu lebih bisa memberi efek gizi yang lebih tinggi pada warga dibanding bantuan pertama.

"Ada kajiannya, seperti kandungan proteinnya. Untuk tahap kedua ini perencanaannya Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan (KPKP) yang buat. Kan yang pertama kami berpikiran yang penting makan dulu semua karena kondisinya, untuk tahap kedua kami benahi, jadi ada kemungkinan tidak hanya sardin kaleng, tapi yang pasti tidak ada lagi masker," kata Irmansyah.

Untuk penyalurannya, Irmansyah menyatakan Pemprov menekankan agar distribusinya jangan sampai putus masyarakat mendapatkan bahan makanan.

Pada tahap I penyaluran bansos, Pemprov DKI Jakarta menargetkan 1,2 juta kepala keluarga (KK), namun hingga 28 April 2020, berdasarkan data dari laman web COVID-19, tercatat penerima bansos tahap satu senilai Rp149.500 itu, mencapai 1.178.173 KK.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyebutkan penyaluran bantuan sosial sebagai jaring pengaman bagi masyarakat terdampak penerapan Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) terdistribusi dengan baik dengan persentase 98,4 persen.

Berdasarkan catatannya, total ada 1,6 persen bansos yang terdistribusi ke orang yang tidak berhak menerima, tapi bantuan itu lalu dikembalikan, dengan catatan ada yang salah alamat, ada yang orang mampu, ada yang sudah meninggal dunia.

"Semua itu akan jadi bahan untuk koreksi dalam pendistribusian berikutnya," kata Anies, Jumat, 1 Mei 2020.

Anies Bswedan mengatakan penyaluran bansos berikutnya kemungkinan didistribusikan menjelang Idul Fitri 1441 H. Pemprov DKI akan memberikan bingkisan bansos menjelang Idul Fitri yang proses eksekusinya dilakukan seminggu atau 10 hari sebelum Lebaran. "Bansos ini ditujukan untuk menjangkau masyarakat lebih banyak dari yang pertama," katanya.