TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Pepen Nazaruddin menjelaskan soal jumlah bantuan sosial atau bansos yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah DKI. Menurut Pepen, awalnya Gubernur DKI Anies Baswedan menyebut 3,7 juta jiwa penduduk DKI membutuhkan bansos.

"Pada waktu rapat terbatas, Pak Gubernur menyampaikan bahwa ada 3,7 juta jiwa penduduk DKI yang perlu bansos," kata Pepen saat dihubungi, Jumat, 8 Mei 2020.

Anies membeberkan angka ini saat rapat terbatas alias ratas dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 30 Maret 2020. Rinciannya, yaitu 1,1 juta jiwa menjadi tanggungan pemerintah DKI. Sementara sisanya sebanyak 2,6 juta jiwa bakal memperoleh bansos dari pemerintah pusat.

"Yang 2,6 juta jiwa ini dikonversi menjadi 1,3 juta kepala keluarga," ucap dia.

Pepen berujar, pihaknya telah mendistribusikan bansos berupa sembako kepada 956 ribu KK di Ibu Kota. Pemerintah pusat akan kembali menyalurkan bansos kepada sekitar 300 ribu KK setelah mengantongi data termutakhir dari pemerintah DKI.

Dia melanjutkan tak ada tambahan KK yang harus ditanggung pemerintah pusat. Bantuan kepada 1,3 juta KK ini, tutur Pepen, juga berbeda dengan penerima bansos dari pemerintah DKI. Pemerintah DKI telah memberikan bansos tahap pertama kepada 1,19 juta KK.

"Di luar yang sudah menerima program Pemprov," ujarnya.

Sebelumnya, kisruh soal data penerima bansos di DKI kembali mencuat setelah dipersoalkan tiga menteri Jokowi. Ketiganya, yakni Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Juliari mempersoalkan data penerima bansos dari DKI dan pusat yang tumpang tindih. Lalu Sri ketika rapat virtual dengan Komisi XI DPR menyinggung pemerintah DKI tak memiliki anggaran untuk mendanai bansos sembako bagi 1,1 juta warga.

"Jadi yang tadinya 1,1 juta DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ucap Sri, Rabu, 6 Mei 2020.