TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi organisasi masyarakat sipil menerima 254 pengaduan dari orang yang terdampak pandemi Covid-19. Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja menyatakan, pengaduan itu berasal dari 12 provinsi di Indonesia yang dihimpun sejak 18 April hingga 11 Mei.

"Sejak tanggal 18 April sampai hari ini kami membuka kanal pengaduan melalui Whatsapp dan ini sebenarnya untuk melihat dampak ekonomi sosial," kata Elisa saat konferensi pers virtual, Kamis, 14 Mei 2020.

Pengaduan itu datang dari warga yang berdomisili di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Elisa merinci aduan terbanyak berasal dari Jakarta (154) yang disusul Jawa Barat (56) dan Banten (18). "Tapi ini mungkin ada bias lokasi karena sebagian besar kantor kami di DKI," ujar dia.

Menurut dia, keluhan warga variatif, mulai soal pendistribusian bantuan sosial atau bansos hingga tak mampu membayar uang sewa indekos atau kontrakan. Mereka juga mengeluh tidak bisa membayar cicilan serta kena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengurangan gaji.

Selanjutnya, ada warga yang tidak mampu membayar SPP anak dan membayar pulsa untuk belajar secara daring. Mereka juga kesulitan membayar tagihan listrik dan air.

Pengadu, Elisa melanjutkan, didominasi pekerja informal seperti supir ojek online dan taksi online serta pedagang kaki lima (PKL). Kemudian keluhan juga berasal dari pekerja formal, buruh pabrik, mahasiswa, dan pensiunan.

"Pandemi ini mempengaruhi kehidupan dan kondisi perekonomian secara drastis terutama di kampung kota dan orang yang berpenghasilan dari sektor informal," kata dia.

Organisasi masyarakat sipil yang tergabung koalisi ini antara lain YLBHI, LBH Jakarta, Urban Poor Consortium, Lokataru Foundation, Rujak Center for Urban Studies, dan Amrta Institute for Water Literacy. Warga dapat mengadu ke koalisi dengan mengirimkan pesan Whatsapp ke 085714960447.