Ke Johar Baru, Presiden Jokowi Cek Penyaluran Bansos Sembako

Senin, 18 Mei 2020 11:46 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) memberi salam kepada warga saat meninjau proses distribusi sembako tahap ketiga bagi masyarakat kurang mampu dan terdampak COVID-19 di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin, 18 Mei 2020. Jokowi meninjau bantuan sosial tahapan ketiga pada warga Johar Baru, dari enam tahap yang telah direncanakan. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo turun langsung ke Johar Baru, Jakarta Pusat, untuk meninjau penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako tahap ketiga, Senin 18 Mei 2020. Penyaluran bansos dilakukan di Sekretariat Rukun Warga 07 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru.

"Pagi hari ini saya ingin memastikan penyaluran sembako ke masyarakat, khususnya di Jabodetabek, dan tadi saya melihat masyarakat sudah menerima bantuan, yang pertama sudah diterima," kata Presiden Jokowi, Senin pagi. "Bantuan yang kedua sudah diterima dan kemarin serta hari ini sudah diterima bantuan yang ketiga, sudah yang ketiga."

Mengenakan kemeja putih lengan panjang dan masker kain hitam, Presiden meninjau penyaluran bantuan bahan pangan pokok kepada warga Johar Baru didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial Juliari Batubara.

"Kita harapkan nanti, untuk selanjutnya, akan menjadi lebih cepat dan lebih lancar lagi," kata Presiden Jokowi mengenai pendistribusian bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19.

Sudah dua kali Jokowi mengecek langsung penyaluran bansos sembako. Pada 13 Mei 2020, Presiden meninjau penyaluran bantuan sosial di Kantor Pos Kota Bogor, yang berada tidak jauh dari Istana Bogor.

Pemerintah menjalankan sejumlah program jaring pengaman sosial sebagai bagian dari upaya mengatasi dampak pandemi COVID-19. Bantuan dalam program jaring pengaman sosial pemerintah nilainya total Rp110 triliun.

Dalam hal ini, pemerintah antara lain menyalurkan bantuan dana melalui program reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat dengan nilai bervariasi sesuai kondisi keluarga serta bantuan dalam program sembako dengan nilai masing-masing Rp200 ribu per keluarga untuk 20 juta keluarga penerima manfaat.

Pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial non-reguler berupa bantuan sembako senilai Rp600 ribu per bulan per keluarga selama tiga bulan bagi 1,9 juta keluarga di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta bantuan langsung tunai bagi sembilan juta keluarga di Jabodetabek.

Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan melalui program Kartu Pra Kerja bagi 5,6 juta penerima, menyediakan dana Rp20 triliun untuk penyaluran bantuan dengan skema itu selama April hingga Desember 2020.

Bansos yang lain berupa penggratisan biaya pemakaian listrik untuk pemakaian listrik 450 VA dan diskon 50 persen untuk pemakaian listrik 900 VA selama April hingga Juni 2020. Selanjutnya ada bantuan langsung tunai dari dana desa yang nilainya Rp600 ribu per bulan per keluarga bagi 12,3 juta keluarga sasaran sepanjang April hingga Juni 2020.

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

2 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

6 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

9 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

19 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

19 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Manjakan Kepala Desa, Apa Saja Keuntungan Finansialnya?

20 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Manjakan Kepala Desa, Apa Saja Keuntungan Finansialnya?

Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa atau UU Desa, yang mencakup Kepala Desa.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

21 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

1 hari lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya