TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi menduga warga memadati Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat lantaran pemerintah pusat dan DKI tidak kompak. Menurut dia, ada perbedaan kebijakan sehubungan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

"Kalau misalnya DKI memberikan PSBB, kemudian pusat mengumumkan ayo kita udah mulai relaksasi. Bagaimana coba ini, yang diikuti yang mana," kata Suhaimi saat dihubungi, Selasa, 19 Mei 2020.

Menurut dia, harus ada aturan yang sinkron dari pemerintah pusat dan daerah. Dengan begitu, warga tak akan bingung dalam bersikap dan tetap patuh agar tidak berkerumun.

Akan tetapi, pemerintah pusat kemudian mengumumkan wacana relaksasi PSBB di tengah DKI justru memperketat pembatasan pergerakan orang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menyebut tak ada pelonggaran PSBB. Bahkan, warga DKI dilarang mudik lokal ke Jabodetabek.

Suhaimi mengingatkan agar pemerintah tidak membuat masyarakat bingung dengan kebijakan yang berbeda-beda. Meski relaksasi PSBB masih wacana, dia menilai, perbedaan sikap warga akan cepat muncul.

"Itu menjadi tidak enak di masyarakat diterimanya karena akan menyambutnya sesuai dengan kepentingan. Yang peduli dengan corona mengikuti gubernur, yang butuh misalnya relaksasi mengikuti pusat," jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Warga diketahui berkerumun di kawasan Pasar Tanah Abang beberapa hari belakangan ini. Para pedagang kembali membuka lapak layaknya hari normal tanpa PSBB. Padahal, PSBB Jakarta tahap dua masih berlaku hingga 22 Mei 2020.