TEMPO.CO, Jakarta - Pemangku kepentingan pendidikan di Kota Bogor menginginkan ada kepastian sistem protokol kesehatan di sekolah secara ketat ketika dibuka kembali pada tahun ajaran baru 2020-2021 atau pasca pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Saya tadi mendengarkan banyak masukan dari semua pihak yang hadir. Kesimpulannya adalah semua pihak tidak mau mengambil risiko terlalu besar untuk masa depan anak-anak kita di sekolah," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto dalam pernyataan tertulis di Bogor, Sabtu, 30 Mei 2020.

Bima Arya menyimpulkan hal itu dari rapat terbatas dengan pihak terkait pendidikan se-Kota Bogor di SMP Negeri 5 Kota Bogor, dengan agenda diskusi membahas rencana aktivasi sekolah pada fase normal baru atau adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Rapat terbatas itu dihadiri antara lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Fahrudin, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno, Perwakilan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bogor, Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kota Bogor, Dewan Pendidikan Kota Bogor, Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Komite Sekolah, serta pihak terkait lainnya dengan pendidikan.

Menurut Bima Arya, tugas para pihak yang mengelola pendidikan saat ini adalah memastikan ada sistem protokol kesehatan di sekolah yang kuat, terutama untuk SD dan SMP setelah aktivasi sekolah mulai tahun ajaran baru mendatang.

Pada diskusi tersebut, Bima menilai bahwa penerapan protokol kesehatan di sekolah Kota Bogor saat ini masih belum optimal sehingga harus terus disempurnakan.

"Kami tidak perlu terburu-buru memaksakan aktivasi sekolah pada tanggal tertentu. Tugas kita sekarang adalah terus menyempurnakan sistem protokol baru. Ini tidak mudah karena kondisi dan latar belakang tiap sekolah berbeda-beda," katanya.

Menurut Bima, selama protokol baru itu belum maksimal, Pemerintah Kota Bogor tidak akan terpaku pada tanggal tertentu untuk memulai kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka di sekolah.

"Saya kira ini penting. Sekali lagi, jangan mengambil risiko mempertaruhkan masa depan anak-anak kita di sekolah. Kami akan terus berdiskusi dan mendengarkan saran dari semua pihak. Komite sekolah, IDAI, Wandik, psikolog, kepala sekolah, harus terus memperbaharui informasi," katanya.