TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi B Bidang Perekonomian di DPRD DKI, Eneng Malianasari, khawatir bakal muncul kluster baru pasien Covid-19 apabila pemerintah DKI menerapkan ganjil genap motor. Eneng menuturkan warga bisa berbondong-bondong menggunakan transportasi umum karena penggunaan kendaraan pribadi dibatasi.

"Pembatasan sepeda motor tidak hanya menyusahkan warga kelas bawah dan tapi juga menambah risiko penyebaran virus," kata Eneng dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 11 Juni 2020.

Saat ini saja, menurut dia, penumpang sudah menumpuk di stasiun kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dan halte Transjakarta. Dia berujar tak ada pengawasan atas kepadatan itu justru menyulitkan warga menghindari penyebaran virus Covid-19.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyayangkan jika penularan corona di Jakarta melonjak lagi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB transisi karena aturan yang tidak akomodatif.

“Penggunaan kendaraan pribadi menjadi alternatif yang relatif aman dan harus disadari warga kelas bawah hanya mampu membeli sepeda motor sebagai kendaraan pribadi,” ucap dia.

Karena itu, Fraksi PSI menolak wacana penerapan ganjil genap bagi motor. Eneng meminta pemerintah DKI menyediakan transportasi yang mampu mengangkut penumpang tanpa ada kepadatan ketimbang ganjil genap.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatur soal kebijakan ganjil genap motor dan mobil di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB transisi. Dasar hukumnya tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

Menurut Anies, kebijakan ganjil genap bakal diterapkan pemerintah jika jumlah warga yang keluar rumah tidak terkendali. Penerapannya juga menunggu diterbitkan Keputusan Gubernur.