TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat Ade Yasin melaporkan kepada Menteri Sosial Juliari Batubara bahwa masih ada sebanyak 172.669 keluarga miskin di daerahnya belum mendapatkan bantuan sosial atau bansos dari Kemensos.

"Perlu kami informasikan kepada Bapak Menteri bahwa masih terdapat 54.816 keluarga miskin di Kabupaten Bogor yang masuk dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) dan 117.853 keluarga miskin non-DTKS, yang belum mendapatkan kuota bantuan," ungkapnya saat berpidato di hadapan Mensos dalam peresmian hunian sementara (huntara) korban bencana di Desa Harkatjaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor, Senin, 6 Juli 2020.

Petugas bersiap mendistribusikan paket bantuan sosial dari Presiden RI yang didistribusikan melalui Kementerian Sosial di wilayah RW 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Juni 2020. Paket ini diberikan sebagai program penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/Nita Dian

Ade Yasin berharap ada kuota tambahan penerima bansos untuk keluarga miskin di Kabupaten Bogor mengingat banyaknya jumlah penduduk di Bumi Tegar Beriman itu. Adapun total jumlah penduduk tahun ini mencapai 5,9 juta jiwa.

"Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini sekaligus kami sampaikan kepada Bapak Menteri jika memungkinkan, baik DTKS maupun non-DTKS yang belum mendapatkan kuota bantuan tersebut masih bisa mendapatkan tambahan bantuan dari Kementerian Sosial, kami akan sangat berterimakasih," tuturnya.

Ia menyebutkan, bansos reguler dan bansos dalam rangka penanganan COVID-19 di Kabupaten Bogor diterima oleh 286.800 keluarga penerima manfaat (KPM) dalam DTKS, sementara penerima terdampak COVID-19 dari non-DTKS berjumlah 635.653 KPM.

Menanggapi hal itu, Menteri Sosial Juliari Batubara mengaku sempat kesulitan menyalurkan bansos ke daerah Kabupaten Bogor mengingat banyaknya jumlah penduduk yang mencapai jutaan.

Ia berjanji akan menambah kuota penerima bansos untuk Kabupaten Bogor dari kategori bantuan reguler, bisa berupa bantuan pangan non tunai (BPNT) ataupun program keluarga harapan (PKH).

"Nanti kami alokasikan walau jumlahnya berapa kita belum tahu, karena Kabupaten Bogor ini banyak jadi sulit juga dibanding kabupaten lain yg cuma 1 juta (penduduk). Akan kami tambah mungkin di (bantuan) reguler bukan khusus, karena reguler bisa jangka panjang," kata pria yang akrab disapa Ari itu.