Sejumlah kapal nelayan berada di dekat lokasi perluasan alias reklamasi kawasan Ancol, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2020. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengecam terbitnya izin reklamasi untuk PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk seluas 150 hektare untuk perluasan kawasan rekreasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut reklamasi Ancol bukan berarti mengarah pada komersialisasi kawasan tersebut.
“Jangan diartikan mereklamasi dan membuat kawasan itu komersil, tidak. Kawasan itu justru untuk kepentingan perluasan untuk melandasi, pintu masuk, untuk dibuatnya kajian-kajian,” kata Wagub DKI Riza Patria di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jumat, 10 Juli 2020.
Riza mengatakan, yang terjadi pada reklamasi Ancol merupakan perluasan kawasan dari penampungan hasil pengerukan lima waduk di Jakarta, Banjir Kanal Timur, dan 13 sungai yang ada di Jakarta sejak tahun 2009.
Hasil pengerukan sedimen yang banyak itu harus ditampung di suatu tempat. Melalui sejumlah kajian, sedimen tersebut tertampung di Ancol Timur.
Hasil pengerukan tersebut kini mencapai 20 hektar tanah. Sehingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil kebijakan untuk urukan tanah tersebut harus dilakukan kajian.
Hal tersebut tertuang Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 237 tahun 2020, yang memerintahkan PT Pembangunan Jaya Ancol melakukan kajian di Pantai Timur Ancol.
"Jadi yang dilakukan pak Gubernur itu sangat baik, sangat tepat, yaitu meminta kepada PT Pembangunan Jaya Ancol untuk melakukan berbagai kajian," ujar Wagub DKI Riza lagi.
Riza menyebut setidaknya ada lima kajian yang harus dilaksanakan, termasuk AMDAL, kajian dampak banjir, kajian perluasan, kajian infrastruktur dan lain sebagainya.
Nantinya, hasil kajian dari PT Pembangunan Jaya Ancol tersebut akan dijadikan rekomendasi dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pemprov DKI Jakarta yang sedang direvisi.
"Jadi keputusan gubernur ini dikeluarkan sebagai pintu masuk agar PT Pembangunan Jaya Ancol melakukan berbagai kajian yang selama ini belum dilakukan. Kajian yang luas, yg menyeluruh, yang mendalam, jadi ini sesuatu yang baik," kata dia.
Adapun Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Teuku Sahir Syahali sebelumnya menyebutkan perluasan daratan atau reklamasi Ancol yang dilakukan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 agar Ancol tetap bertahan di dunia rekreasi internasional.
