Fraksi Gerindra Minta DKI Tarik Biaya Komitmen Formula E

Senin, 13 Juli 2020 15:27 WIB

Ilustrasi DPRD DKI. Dok istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Gerindra Wahyu Dewanto meminta BUMD Jakarta Properti (Jakpro) sebagai penyelenggaran balap mobil listrik Formula E menarik biaya komitmen (commitment fee) yang telah dibayarkan sebesar Rp 550 miliar. Langkah menarik uang itu lebih tepat dibanding Jakpro mengajukan pinjaman ke Bank DKI untuk mengatasi pendanaan program-program Jakpro.

"Sebelum pinjam, tarik pakai duit dari Formula E karena itu uang itu lumayan, ratusan miliaran," ujar Wahyu dalam rapat Komisi B DPRD DKI bersama Jakpro, Senin 13 Juli 2020.

Wahyu mengatakan bahwa penarikan biaya komitmen itu diperlukan melihat kondisi keuangan DKI yang terdampak akibat Covid 19. Setidaknya APDB DKI 2020 mengalami kontraksi mencapai 53 persen dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 44,66 triliun.

Wahyu mengatakan DPRD DKI siap mendukung dengan menyuruti Formula E Operations (FEO) sebagai penyelenggara agar biaya komitmen bisa dikembalikan. "Kalau butuh dukungan untuk berkirim surat juga ke penyelenggara karena kami yakin Jakpro sebagai korporasi tidak kuat meminta uang itu kembali karena uang itu bagian dari uang dari rakyat," ujarnya.

FEO resmi menunda ajang balap mobil listrik tahun ini di Jakarta karena wabah Covid 19. Balap Formula E sebelumnya dijadwalkan pada 6 Juni 2020.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

8 jam lalu

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.

Baca Selengkapnya

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

11 jam lalu

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

PSI menduga suara partainya dalam pemilihan legislatif DPRD Nias Selatan, Sumatera Utara berpindah ke Partai Gerindra.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

1 hari lalu

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

PPP mencabut dalil dalam permohonan sengketa pileg soal perpindahan ribuan suara mereka ke PAN dan Gerindra. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Partai Gerindra Pangkalpinang Diserbu Pelamar Wali Kota

1 hari lalu

Partai Gerindra Pangkalpinang Diserbu Pelamar Wali Kota

Gerindra membuka pendaftaran untuk posisi wali kota.

Baca Selengkapnya

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Zulhas mengatakan masyarakat tak perlu mengkhawatirkan soal jatah menteri dari partai koalisi dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

2 hari lalu

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

Partai Gerindra menuding KPU menggelembungkan suara Partai NasDem di 53 kecamatan di Majalengka dan Subang, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

2 hari lalu

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

PKB mengklaim tak minta jatah kursi menteri jika kelak bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Soal menteri, kata PKB adalah hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

3 hari lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

3 hari lalu

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.

Baca Selengkapnya