TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPPI menilai Pemerintah Provinsi DKI belum serius mencari alternatif pengganti kantong plastik sekali pakai yang telah dilarang sejak 1 Juli lalu. "Kebijakan ini terlalu dini diberlakukan di pasar tradisional karena sosialisasi dan edukasi masih sangat minim," kata Ketua Bidang Pendidikan & Kesejahteraan Sosial IKAPPI, Widyanto Kurniawan, melalui keterangan resminya, Jumat, 17 Juli 2020.

Larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai tertuang dalam Peraturan Gubernur nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

Widyanto menuturkan penggunaan kantong plastik untuk beberapa komoditas basah masih sangat dibutuhkan dan terus dilakukan di pasar tradisional. Artinya, kebijakan ini masih belum efektif karena sampai sekarang belum ada pengganti alternatifnya.

Saat peralihan dari daun ke plastik, kata dia, plastik menjadi solusi alternatif saat itu karena mudah dicari, higienis, tidak bocor, dan yang paling penting adalah bisa didapatkan dengan harga yang relatif murah. "Alternatif ini sesungguhnya yang kami ingin dorong bersama agar Pemerintah DKI bersama dengan IKAPPI mencari alternatif untuk mengganti penggunaan kantong plastik," ucapnya.

IKAPPI menjajaki kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengurangi beban ekonomi pedagang jika kantong plastik dihentikan di pasar tradisional. Keluhan terus disampaikan dari pedagang kepada IKAPPI karena larangan ini belum mendapatkan solusi.

Ia berharap pemerintah mengizinkan pedagang untuk sementara waktu penggunaan kantong plastik seraya mendorong produk-produk usaha mikro kecil dan menengah, mendapat produk daur ulang pengganti plastik.