Bantu Uang Pangkal Siswa di Sekolah Swasta, DKI Siapkan Rp 171 M

Senin, 20 Juli 2020 14:46 WIB

Warga berdiri di depan karangan bunga dari orang tua siswa yang keberatan atas kebijakan PPDB zonasi berdasarkan usia di Balai Kota Jakarta, Senin, 6 Juli 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan Rp171 miliar untuk membantu uang pangkal siswa yang harus mengenyam pendidikan di sekolah swasta pada PPDB Jakarta 2020.

Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) DKI Catur Laswanto mengatakan Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun skema bantuan bagi siswa SMP, SMA, SMK yang tidak lolos seleksi pendaftaran PPDB dan terpaksa masuk sekolah swasta pada Tahun Ajaran 2020/2021.

Pemprov DKI sedang mencocokkan antara siswa yang tak lolos PPDB dan data penerima bansos virus corona supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran. Dari data PPDB, siswa yang tidak diterima di sekolah negeri DKI akan dipadankan dengan data penerima bansos. Data yang dicocokkan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang tua yang terdampak wabah corona.

"Kenapa kami padankan? Karena asumsinya adalah ketika nanti diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah, maka mereka adalah yang layak dan terdampak COVID-19," ujar Catur di Jakarta, Senin 20 Juli 2020.

Pada pendaftaran PPDB 2020, jumlah siswa yang mendaftar sebanyak 358.664 dan yang sudah diterima di sekolah negeri 232.653 siswa. Sedangkan yang tidak diterima di sekolah negeri ada 126.011.

"Lalu, hasil padanan data antara data PPDB yang tidak diterima di negeri, artinya mereka diterima di swasta dan data bansos adalah 85.508. Data ini tidak termasuk mereka yang langsung daftar ke sekolah swasta," katanya.

Dari jumlah siswa, asumsi anggaran diperkirakan untuk menalangi uang pangkal masuk sekolah swasta sebesar Rp171 miliar. Sumber dana yang digunakan masih belum diputuskan, bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) 2020 atau Bantuan Tak Terduga (BTT).

"Karena sekolah swasta memberikan kesempatan perpanjangan pembayaran. Artinya tidak pada saat sekarang, tetapi di waktu yang panjang sehingga sekiranya anggaran akan dibebankan APBD, masih dimungkinkan," ujar Catur.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Nahdiana menyampaikan bahwa uang pangkal untuk masuk sekolah swasta di Jakarta memang berbeda-beda dengan kisaran biaya dari Rp1 juta hingga Rp4 juta. Sejauh ini Pemprov DKI belum memutuskan besaran bantuan yang diterima setiap siswa. Namun total anggaran sebesar Rp171 miliar hampir dipastikan bisa disanggupi Pemprov DKI.

Berita terkait

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

1 hari lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

P2G Sebut Ada Guru Honorer di Sekolah Negeri Dipecat Setelah Ada Guru PPPK

1 hari lalu

P2G Sebut Ada Guru Honorer di Sekolah Negeri Dipecat Setelah Ada Guru PPPK

P2G menerima sejumlah laporan dari guru honorer yang dipecat sekolah setelah kedatangan guru PPPK.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

9 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

9 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

11 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

11 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

12 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

12 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

13 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

13 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya