Pemprov DKI Belum Bisa Pastikan Kapan Tempat Hiburan Dibuka

Rabu, 22 Juli 2020 11:07 WIB

Pekerja tempat hiburan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) berunjuk rasa meminta Gubernur Anies Baswedan membuka usaha mereka, Selasa, 21 Juli 2020/Ihsan Reliubun/Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia belum dapat memastikan kapan tempat hiburan di Ibu Kota bisa kembali dibuka. Menurut dia, tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DKI belum yakin protokol kesehatan dapat berjalan di tempat hiburan.

"Mereka harus punya protokol Covid-19 yang bisa meyakinkan tim gugus tugas bahwa kegiatannya aman untuk beroperasi," kata dia saat dihubungi, Rabu, 22 Juli 2020.

Kemarin Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota Jakarta. Mereka menuntut agar Gubernur DKI Anies Baswedan segera membuka tempat hiburan malam.

Cucu menyarankan Asphija untuk konsultasi dengan tim gugus tugas Covid-19 Jakarta. Sebab, dia menuturkan, tim gugus tugas yang berwenang memutuskan.

"Kami sarankan mereka konsultasi ke tim gugus Covid-19 karena keputusan boleh atau tidaknya beroperasi ada di sana," ujar dia.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI menutup sementara 17 jenis usaha di bidang pariwisata untuk mencegah penularan virus corona. Penutupan belasan jenis usaha tersebut mulai 23 Maret hingga saat ini.

Sejumlah usaha pariwisata yang ditutup termasuk klub malam, diskotek, pub, karaoke, panti pijat, spa, bioskop, biliar, bola gelinding, mandi uap dan seluncur.

Kemarin para pekerja di tempat hiburan itu berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI. Ketua Umum Asphija Hana Suryani mengatakan para pengusaha hiburan saat ini sudah tak bisa bernafas lagi. "Sudah sakaratul maut. Dari mulai ditutup tidak ada pendapatan," kata dia di Balai Kota, kemarin.

Berita terkait

60 Persen Lebih Publik Puas, Heru Didorong Ikut Pilkada Jakarta

6 hari lalu

60 Persen Lebih Publik Puas, Heru Didorong Ikut Pilkada Jakarta

Pemprov DKI Jakarta di bawah komando Heru Budi juga meraih penghargaan dari Kemendagri atas komitmen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang infrastruktur dalam pembangunan sarana serta prasarana.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Pembangunan Daerah 2024

11 hari lalu

Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Pembangunan Daerah 2024

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024, dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

19 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

28 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

31 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

32 hari lalu

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.

Baca Selengkapnya

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

33 hari lalu

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

15 Maret 2024

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

15 Maret 2024

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

14 Maret 2024

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

DPRD DKI Jakarta menyoroti dampak penghapusan data penerima KJMU terhadap kekhawatiran putus kuliah bagi mahasiswa.

Baca Selengkapnya