TEMPO.CO, Jakarta- Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengajukan anggaran sekitar Rp 800 Miliar dari dana pinjaman Rp 12,5 triliun yang diterima DKI dari Pemerintah Pusat. Anggaran itu untuk melanjutkan sejumlah proyek yang terhenti akibat kontraksi APBD DKI akibat Covid-19.

"Untuk dana suntikan kemarin kami minta Rp 800 Miliar," ujar Kepala Dinas Bina Marga DKI, Hari Nugroho saat ditemui di DPRD DKI, Selasa 28 Juli 2020.

Hari mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan tiga Fly Over yaitu Fly Over Tanjung Barat, Lenteng Agung dan Cakung, kemudian untuk pembangunan underpass di Pasar Senen. Namun Hari tidak merinci nilai anggaran proyek tersebut satu persatu.

Hari menyebutkan empat proyek tersebut direncanakan dengan skema multiyears sejak tahun 2019. Dia berharap dengan adanya suntikan dana pinjamam daerah itu, proyek pembangunan fly over dan underpass itu bisa rampung tahun ini.

Hari mengatakan akibat kontraksi APBD DKI 2020 sejumlah proyek Dinas Bima Marga lainnya terpaksa ditunda seperti penataan trotoar, hingga pembangunan sejumlah jembatan. "Yang lainnya dihold dulu," ujarnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan utang pinjaman Rp 12,5 triliun dialokasikan untuk program prioritas pemerintah tertunda karena adanya realokasi anggaran untuk menanggulangi penyebaran virus corona.

"Anggaran ini akan digunakan untuk program-program prioritas DKI Jakarta yang tertunda karena APBD yang berkurang dari Rp 87 triliun menjadi Rp 47 triliun," katanya, Senin, 27 Juli 2020.

Riza memisalkan program prioritas penanggulangan banjir, akan difokuskan pada program sodetan Ciliwung, naturalisasi Ciliwung, penanganan waduk atau embung, vertikal draine, biopori hingga pengadaan pompa penyedot banjir.