Giliran Fraksi PKS Kritik Ganjil Genap DKI

Jumat, 7 Agustus 2020 16:16 WIB

Sejumlah warga mengantre bus di Halte Transjakarta Harmoni, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2020.Pengguna jasa transportasi umum mulai meningkat pasca diberlakukannya kembali pengaturan ganjil genap bagi pengguna kendaraan pribadi. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI turut mengkritik kebijakan ganjil genap yang dikhawatirkan memicu penularan Covid-19 di transportasi umum.

"Yang dibatasi kan hanya kendaraan pribadi dengan ganjil-genap. Padahal risiko yang tinggi itu ada di kendaraan umum,” kata anggota Fraksi PKS Ahmad Yani dalam keterangan tertulisnya, Jumat 7 Agustus 2020.

Ahmad Yani menyebutkan kebijakan ganjil genap hanya akan menurunkan jumlah kendaraan pribadi. Warga yang kembali bekerja di kantor pada masa PSBB Transisi terpaksa beralih ke transportasi publik. Padahal potensi penularan Covid-19 di transportasi umum lebih tinggi.

Anggota DPRD DKI itu berpendapat yang harus menjadi perhatian Pemerintah DKI adalah pengawasan penerapan protokol kesehatan di perkantoran yang saat ini mulai menjadi klaster Covid-19 baru. Menurut dia saat ini pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan di perkantoran belum optimal.

Jumlah aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta tidak berimbang dengan jumlah perkantoran yang ada di Jakarta. “Pengawasan jadi lemah, ini harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP juga melontarkan kritik terhadap ganjil genap di masa PSBB Transisi. Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai penerapan ganjil genap belum jadi prioritas karena kegiatan belajar-mengajar di sekolah belum dilakukan.

"Saat rakyat berusaha untuk mencari nafkah atau menjaga keberlangsungan usaha, terasa tidak bijaksana membatasi pergerakan mereka atau meningkatkan risiko rakyat terpapar Covid-19 di kendaraan umum," ujarnya.

Dinas Perhubungan DKI mulai memberlakukan ganjil genap sejak Senin 3 Agustus lalu. Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo menyatakan penerapan ganjil genap diambil untuk menekan kepadatan lalu lintas di sejumlah titik yang sudah melebihi rata-rata saat normal. "Hasil evaluasi kami, khususnya volume lalu lintas di Jakarta terus menerus setiap hari ada kenaikan, dan terakhir kami dapatkan ternyata volume lalu lintas di Jakarta dan bahkan beberapa titik, telah melampaui kondisi volume lalu lintas sebelum masa pandemi," ujarnya.

Berita terkait

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Kubu Prabowo, PKB Ogah Ikut-ikutan

1 jam lalu

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Kubu Prabowo, PKB Ogah Ikut-ikutan

Aboe Bakar mengatakan PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah dua periode atau 10 tahun berada di luar pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Wali Kota Depok Masuk Penjaringan Bakal Calon Gubernur Jabar, Ini Penjelasan PKS

4 jam lalu

Wali Kota Depok Masuk Penjaringan Bakal Calon Gubernur Jabar, Ini Penjelasan PKS

Nama Mohammad Idris sedang dibahas di DPW PKS Jawa Barat untuk diajukan ke DPP PKS.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

4 jam lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Alasan Partai Gelora Minta PKS Timbang Ulang Rencana Gabung ke Kubu Prabowo

4 jam lalu

Alasan Partai Gelora Minta PKS Timbang Ulang Rencana Gabung ke Kubu Prabowo

Partai Gelora meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

5 jam lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Silang Pendapat Politikus PKS soal Peluang Gabung ke Kubu Prabowo-Gibran

6 jam lalu

Silang Pendapat Politikus PKS soal Peluang Gabung ke Kubu Prabowo-Gibran

Soal PKS berada di luar atau dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan respons berbeda dari internal PKS.

Baca Selengkapnya

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

6 jam lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya

Respons Penolakan Partai Gelora, Mardani Ali Sera Ingin PKS Tetap Jadi Oposisi

7 jam lalu

Respons Penolakan Partai Gelora, Mardani Ali Sera Ingin PKS Tetap Jadi Oposisi

Mardani Ali Sera menyarankan PKS berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sarankan PKS Tak Gabung ke Kubu Prabowo

8 jam lalu

Pengamat Sarankan PKS Tak Gabung ke Kubu Prabowo

Pengamat sarankan PKS tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung ke Prabowo-Gibran, Berikut Rekam Jejak Partai Gelora

9 jam lalu

Tolak PKS Gabung ke Prabowo-Gibran, Berikut Rekam Jejak Partai Gelora

Partai Gelora menolak PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Berikut alasan dan profil partai yang didirikan oleh eks petinggi PKS itu.

Baca Selengkapnya