TEMPO.CO, Jakarta -Dinas Sumber Daya Air alias SDA DKI Jakarta segera membuat sistem penunjang informasi banjir (flood supporting information system).
Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan salah satu yang dilakukan untuk hal tersebut adalah mengadakan 10 alat ukur curah hujan pada 2020.
Selama ini prakiraan hujan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) masih menjadi andalan Jakarta untuk mengetahui curah hujan.
"Salah satu pengendalian banjir untuk membantu mem-backup kita, rencananya kita akan membuat flood supporting information system," kata Juaini dalam rekaman video Pemprov DKI Jakarta yang dipantau Sabtu.
Berdasarkan rekaman yang merupakan rapat pimpinan (rapim) membahas pengendalian banjir di Ibu Kota pada Senin lalu itu bersama Gubernur DKI Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Sekretaris Daerah DKI Jakarta beserta pejabat tinggi daerah lainnya, Juaini mengatakan pada 2021 pihaknya kembali mengusulkan alat serupa untuk 35 lokasi.
"Kita juga akan membeli alat pengukur debit di 13 aliran sungai dan penambahan CCTV di tahun 2020 ada 20 lokasi serta 2021 ada 40 lokasi," ujar Juaini.
Menurut dia, seluruh alat pengukur curah hujan yang akan disematkan di rumah-rumah pompa di Jakarta tersebut, menelan biaya sekitar Rp1,6 miliar.
Anggaran yang digunakan merupakan alokasi dana yang diperoleh dari pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) hasil dari pengajuan dana pinjaman sebesar Rp12,5 triliun untuk berbagai infrastruktur demi pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat dampak Covid-19 yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Untuk SDA DKI Jakarta dapat sekitar Rp5 triliun. Seluruh anggaran di kami dialokasikan untuk penanggulangan banjir," kata Juaini.
Pemprov DKI Jakarta mengajukan pinjaman sebesar Rp12,5 triliun kepada pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang akan digunakan untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat dampak Covid-19.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneken perjanjian kerjasama PEN dengan PT SMI (Persero) di Kantor Kementerian Keuangan RI, Senen, Jakarta Pusat, pada Senin dua pekan lalu. Selain Anies, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengajukan pinjaman senilai Rp 4 triliun untuk program PEN.
