Sejumlah mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu membentangkan spanduk dan poster saat menggelar aksi menolak reklamasi Ancol, di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 28 Juli 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta - Forum Lingkar Aktivis Jakarta (LAJ) menyarankan kepada pihak terkait agar lahan perluasan atau reklamasi Ancol, yakni di kawasan PT Pembangunan Jaya Ancol digunakan menjadi pantai publik.
Pemanfaatan lahan perluasan kawasan itu menjadi topik utama dalam forum dialog yang digelar di salah satu hotel di Jakarta Utara, Sabtu, 8 Agustus 2020.
Pemerhati kebijakan publik DKI Jakarta Amir Hamzah menilai pro dan kontra menyikapi kebijakan merupakan hal lumrah. Ia menekankan lebih pentingnya menyoroti fungsi lahan setelah proses perluasan selesai agar bermanfaat untuk publik.
Hingga saat ini, kata dia, Jakarta belum memiliki pantai yang bisa diakses publik dengan biaya terjangkau bagi semua kalangan. Saat ini, pihak Ancol mengenakan tarif untuk masuk dalam kawasan mereka dengan pertimbangan kecukupan modal pengelolaan.
"Bisa saja menjadi pantai publik dengan dibangunkan akses sendiri. Pengelolaannya pengunjung dipungut sesuai besaran retribusi yang terjangkau semua kalangan," kata Amir.
Diskusi tersebut membahas agenda Ring Pro Kontra Aktivis Jakarta, Reklamasi Ancol, Antara Kebijakan Anies dan Penolakan. Sejumlah pembicara hadir diantaranya praktisi hukum Ali Lubis, Agus Chaerudin (INFRA), pemerhati sosial Adjie Rimbawan dan pemerhati kebijakan publik Amir Hamzah.
Ketua panitia pelaksana Agung Nugroho mengatakan forum dialog yang digagas ini sebagai ajang mediasi silang pendapat di antara aktivis Jakarta menanggapi perluasan lahan Ancol. Perbedaan pandangan adalah hal lumrah di tengah iklim demokrasi.
"Jangan sampai perdebatan pro dan kontra memisahkan perkawanan. Kita coba wadahi menjadi perdebatan ilmiah," kata Agung.
Agung menyatakan, sebagian aktivis yang menolak perluasan menganggap keberadaan lahan yang baru dibentuk itu tidak memiliki implikasi publik. Selain itu mereka juga mempertanyakan dasar aturan perluasan kawasan tersebut.
Sementara para aktivis yang pro perluasan lahan menilai keberadaan lahan merupakan bentuk reklamasi Ancol yang pada era gubernur sebelumnya sudah dilaksanakan. Perluasan kawasan Ancol itu pun bukan bagian dari reklamasi sehingga tidak berdampak terhadap lingkungan.
