Suasana kepadatan lalu lintas kendaraan di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat sore, 14 Agustus 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi selama 14 hari ke depan sejak 14 Agustus hingga 27 Agustus mendatang. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono menyarankan Pemerintah DKI Jakarta berfokus pada penerapan protokol kesehatan pada masa perpanjangan PSBB Transisi fase pertama. Pandu memperkirakan Gubernur DKI Anies Baswedan bakal kembali memperpanjang PSBB transisi fase pertama untuk kelima kalinya.
Perpanjangan keempat PSBB Transisi fase pertama bakal berakhir pada 27 Agustus 2020. "Ada dua hal yang perlu menjadi perhatikan saat kembali memperpanjang PSBB Transisi. Pertama adalah mendorong penduduk agar mematuhi 3M," kata Pandu saat dihubungi, Selasa, 25 Agustus 2020. Protokol kesehatan 3M adalah mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak.
Menurut dia, Pemerintahan DKI mempunyai tantangan yang berat untuk memastikan warganya mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Sebab, DKI merupakan pusat kota yang menarik warga dari kota di sekitarnya datang untuk bekerja.
Pemerintah DKI, kata dia, harus bekerja sama dengan kota yang berada di sekitarnya untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan disiplin. Sebab, jika hanya Pemerintah DKI saja yang berfokus pada penerapan protokol kesehatan tanpa diikuti kota mitranya bakal sulit menekan wabah ini.
"Kalau kebijakan ini tidak dikoordinasikan antar wilayah bakal sulit berhasil. Kita melihat DKI sudah bekerja habis-habisan dalam menangani wabah ini," ujarnya. "Tapi kalau kebijakan tidak disinergikan dengan daerah lain bakal sulit."
Pandu menuturkan Ibu Kota bukan wilayah tertutup. Jutaan orang dari Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, setiap hari masuk ke DKI. Jika daerah mitra tersebut lalai dalam menerapkan protokol kesehatan penduduknya, maka berpotensi membawa virus ke DKI atau sebaliknya.
"Kecuali kalau DKI masuk daerah yang tertutup wabah ini bakal lebih cepat ditangani sendiri," ujannya "Koordinasi ini perlu bantuan pemerintah pusat."
Selain itu, Pemerintah DKI perlu mewaspadai penularan virus dari klaster perkantoran. Sebab, selama masa transisi ini, menurut Pandu, klaster perkantoran berpotensi terus naik. "Klaster perkantoran harus menjadi prioritas. Harus diantisipasi. Swasta cepat merespons. Yang sulit justru instansi milik pemerintah."
