TEMPO.CO, Jakarta - Empat fraksi DPRD DKI yang menolak pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau P2APBD DKI 2019 walk out dari sidang paripurna, Senin, 7 September 2020.

Empat fraksi itu adalah Fraksi PAN, PSI, Nasdem dan Golkar. Mereka walk out setelah Badan Anggaran menyampaikan hasil rekomendasi DPRD atas P2APBD 2019.

"Interupsi pimpinan, kami dari Golkar menyatakan menolak P2APBD, dan kami memutuskan untuk walkout," ujar anggota Fraksi Golkar Basri Baco dalam rapat paripurna, Senin 7 September 2020.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Fraksi Nasdem, PAN, dan PSI. Mereka memutuskan untuk meninggalkan rapat paripurna.

"Di rapat terhormat ini kami dari PSI menyatakan walkout dan PSI juga menolak tentang P2APBD," ujar anggota Fraksi PSI Anthony Winza.

Di awal sidang, rapat paripurna DPRD DKI dihujani interupsi dari beberapa fraksi yang menolak Pertanggungjawaban APBD DKI 2019.

Anggota Fraksi PAN Lukmanul Hakim menyatakan realisasi anggaran APBD 2019 belum menyeluruh dirasakan oleh masyarakat, hal ini terlihat dari jumlah RW kumuh di Jakarta masih tinggi. "Di lapangan masih ada permukiman warga yang belum masuk air, RW kumuh masih banyak," katanya.

Penolakan juga disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Golkar Basri Baco. Menurut dia, APBD DKI 2019 belum mengakomodir hasil reses anggota dewan. Padahal anggota dewan telah tiga kali melalukan reses sejak dilantik tahun lalu.

"Sudah satu tahun dilantik tiga kali melakukan reses, namun belum ada eksekutif mengakomodir. Melalui forum ini kami minta pimpinan dewan menolak P2APBD," katanya.

Sedangkan dari Fraksi PSI, August Hamanongan menyatakan bahwa proses pembahasan P2APBD 2019 tidak transparan, banyak data yang tidak diserahkan oleh eksekutif.

"Kami juga akan menyampaikan keberatan dalam P2 APBD dengan alasan bahwa semua data yg diberikan tidak lengkap, kami pernah minta di fraksi, komisi tapi sampai saat ini data belum diserahkan," katanya.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyatakan akan menampung sikap fraksi tersebut. Dia menyatakan akan segera melakukan pembahasan dengan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Prasetio menyatakan segala aspirasi yang telah diserap oleh anggota dewan saat reses harus diakomodir oleh Pemerintah DKI.

"Saya akan koordinasi dengan gubernur, Bapeda, karena saya melihat anggota punya hak yang sama bahwa pemerintah daerah bukan eksekutif saja, tapi ada legislatif juga," katanya.