TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil keputusan rem darurat. Hal tersebut ia sampaikan dalam tayangan langsung di akun YouTube resmi Pemerintah Provinsi Jakarta pada Rabu malam, 9 September 2020.

"Kami sepakat tarik rem darurat dan kita akan menerapkan PSBB seperti di awal lagi," kata Anies. Ia menyatakan keputusan ini berarti menerapkan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan usahakan beribadah juga dari rumah.

Baca Juga: Dinkes DKI: Harus Ada Kebijakan Rem Darurat untuk Tekan Penularan Covid-19

Anies menyatakan detilnya akan disampaikan di hari-hari ke depan. "Tapi secara garis besar perlu kami sampaikan awal sebagai ancang-ancang. Ada fase ada proses supaya kita bisa menjalani ini dengan baik."

Ia mengatakan mulai Senin, 14 September kegiatan perkantoran yang non esensial diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. "Bukan kegiatan usahanya yang berhenti tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Perkantoran di gedungnya yang tidak dibolehkan beroperasi," kata dia.

Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan harus ada kebijakan rem darurat atau emergency brake policy dengan kondisi penambahan pasien Covid-19 saat ini. Rem darurat ini, menurut dia, sebagai bentuk intervensi dari pemerintah untuk menekan penularan virus corona semakin meluas.

"Memang betul harus diambil rem darurat yang mendesak dan harus jadi kebijakan bukan semata-mata DKI, harus provinsi lain juga seperti itu supaya bisa menghentikan pergerakan penularan yang luar biasa," kata dia dalam diskusi virtual yang digelar LaporCovid-19, Rabu, 9 September 2020.

Dinas Kesehatan DKI telah memetakan jumlah pasien Covid-19, tingkat kesembuhan dan kematian, serta kapasitas tempat tidur yang diperlukan dengan pola penambahan kasus di Jakarta akhir-akhir ini. Hasilnya, dia memaparkan, tambahan tempat tidur hingga 5.500 unit tidak akan cukup menampung pasien Covid-19 hingga Desember 2020 tanpa ada intervensi sosial.

Untuk itu, mau tak mau pergerakan orang harus dibatasi dengan memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Hal ini mengingat penularan terjadi bukan karena virus berjalan mencari mangsa, tapi manusia yang kerap bergerak. "Artinya perlu suatu intervensi yang lebih masif, sehingga mempunyai kekuatan untuk membatasi pergerakan orang," jelas dia.

ADAM PRIREZA | LANI DIANA