TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DKI mendukung kebijakan Gubernur Anies Baswedan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hari ini, Rabu, 9 September 2020, Anies mengumumkan menarik rem darurat dengan menghentikan PSBB transisi.

"Langkah yang diambil Gubernur Anies Baswedan merupakan langkah yang sudah sangat tepat pascameningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta secara signifikan," kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani melalui keterangan resminya.

Menurut dia, kebijakan menerapkan masa transisi untuk meningkatkan perekonomian Ibu Kota terbukti belum efektif. Kebijakan pelonggaran kegiatan ekonomi itu justru membuat kasus positif Covid-19 semakin meningkat.

"Masyarakat dan pelaku usaha masih banyak yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan," ucapnya. "Sekarang ini dampaknya malah tambah parah, jadi memang harus ada langkah nyata."

Yani menuturkan PKS telah menyampaikan sejak lama bahwa lonjakan kasus pasti terjadi jika masyarakat dan pelaku usaha masih mengabaikan protokol kesehatan. Menurunkan dia, kebijakan DKI menerapkan PSBB ini merupakan langkah berani yang bakal menuai kritik.

"Terutama dari pelaku usaha. Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta memastikan akan mendukung penuh kebijakan tersebut."

PKS mendukung kebijakan pemerintah menarik rem darurat karena untuk kepentingan dan keselamatan warga Ibu Kota. Yani mengimbau seluruh pihak untuk taat pada kebijakan PSBB secara total agar dapat memutus penyebaran Covid-19 di Jakarta. "Ayo kita putus dengan sungguh-sungguh mata rantai penyebaran wabah ini,” ujarnya.