TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan kebijakan Pemerintah DKI kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Ibu Kota, telah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Gubernur DKI Anies Baswedan akan kembali menerapkan PSBB total mulai Senin, 14 September 2020.

"Apa yang diputuskan Anies Baswedan justru sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo," kata Taufik melalui keterangan resminya, Sabtu, 12 September 2020.

Saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Senin, 7 September 2020, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kunci dari ekonomi Indonesia agar menjadi baik adalah kesehatan yang baik. Artinya, kata dia, fokus penanganan Covid-19 adalah masalah kesehatan.

Kesehatan harus dinomorsatukan. Karena itu, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk fokus pada penanganan pencegahan Covid-19 secara baik. "Jika aspek kesehatan dalam menangani Covid dapat dilaksanakan dengan baik, masalah ekonomi akan ikut membaik."

Politikus Gerindra itu menilai aneh jika sejumlah menteri Jokowi mengkritik kebijakan yang sejalan dengan instruksi presiden. Menurut dia, sangat tidak elok jika menteri mengambil sikap berseberangan dengan Presiden dalam prinsip penanganan Covid-19.

Para menteri, kata dia, seharusnya mendukung kebijakan Anies. Apalagi Jakarta merupakan barometer nasional. "Jangan bersikap tidak adil karena Anies Baswedan yang bicara atau mengambil keputusan."

Taufik berharap para menteri yang mengkritik Gubernur DKI bisa bergandeng tangan dan memahami bahwa kebijakan pembatasan sosial di DKI untuk menyelamatkan nyawa rakyat. "Pada gilirannya (kelak akan) memulihkan perekonomian bangsa."

Menurut Taufik, sudah saatnya ego sektoral dikesampingkan dalam menghadapi masalah bangsa. "Dalam pertimbangan Anies Baswedan, nilai nyawa warga jauh lebih berharga dari harta-benda."