TEMPO.CO, Jakarta - Juru wabah Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menyarankan pemerintah mempercepat penambahan kamar isolasi dan perawatan intensif (ICU) di rumah sakit atau RS rujukan Covid-19.

Sebabnya, Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia itu memperkirakan penularan wabah akan tetap tinggi karena pemerintah tidak menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total.

"Siap-siap pelayanan kesehatan ditambah. Saya perkirakan kebijakan rem darurat sekarang cuma menunda satu pekan fasilitas kesehatan kolaps," kata Tri saat dihubungi, Senin, 14 September 2020. "Sebab, PSBB-nya tidak total."

Gubernur DKI Anies Baswedan memperkirakan tempat isolasi yang disiapkan tidak akan mampu menampung pasien Covid-19 per 17 September 2020, jika tidak ada langkah untuk menarik rem darurat. Meskipun kapasitas ruang isolasi khusus Covid-19 ditingkatkan sebanyak 20 persen menjadi 4.807 tempat tidur, maka seluruh tempat tidur itu akan penuh sekitar tanggal 6 Oktober 2020. Sedangkan, ruang ICU yang ditambah menjadi 636 tempat tidur bakal penuh pada 25 September mendatang

Menurut Tri, Pemerintah DKI semestinya menghentikan total sementara semua kegiatan untuk menekan penularan wabah ini. Sebab, indikator dari fasilitas kesehatan di DKI sudah menandakan sinyal kritis.
"Sebab cuma tersisa 20 persen. Mampu tidak menampung kalau lonjakan kasus terus terjadi. Karena tenaganya juga harus dipikirkan."

Selain itu, Tri juga menyarankan penerapan PSBB ketat di wilayah lain yang masuk zona merah Covid-19 di Indonesia. Sebab, fasilitas kesehatan di wilayah lain juga diperkirakan tidak bakal mampu menampung pasien Covid-19 yang terus bertambah.
"Daerah lain juga perlu waspada. Siapkan fasilitas kesehatan tambahan. Tambah dua kali lipat fasilitas dan tenaga kesehatan cadangan."

Kata Tri, penularan wabah masih akan terus meningkat di Ibu Kota dan wilayah lainnya karena penanganannya yang tidak maksimal. Pemerintah, kata dia, harus bisa memastikan protokol kesehatan diterapkan di tengah masyarakat.

Menurut dia, kebijakan PSBB yang diterapkan kembali masih berpeluang menambah kasus melalui klaster perkantoran. Sebab, pemerintah belum berani menutup 100 persen perkantoran seperti awal PSBB April lalu.
"Sekarang masih dibuka 25 persen. Belum tentu juga dipatuhi dunia usaha," ujarnya.

Kalau pemerintah serius ingin menekan penularan wabah ini, Tri menyarankan perkantoran non esensial dihentikan sementara. "Kan masih bisa kerja di rumah. Pekerja itu berpotensi tertular mulai dari rumah di kantor hingga kembali lagi ke rumah. Kalau tertular di kantor bisa menularkan yang di rumah, sebaliknya tertular di rumah bisa menyebarkan di kantor."