Ruangan RS Terbatas, DKI Minta Pasien Covid-19 Ikut Arahan Pemerintah

Kamis, 17 September 2020 19:50 WIB

Ilustrasi perawatan pasien Covid-19. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman DKI Jakarta Suharti menanggapi keluhan pasien Covid-19 yang tidak dirawat di satu rumah sakit dengan anggota keluarganya.

Suharti berujar, terkadang tempat tidur ICU di satu rumah sakit sudah penuh atau hanya tersisa 1-2 unit.

"Ya sudahlah kita sekarang yang penting nyawa, yang penting keselamatan, di manapun tempat yang tersedia manut saja," kata dia dalam diskusi virtual yang digelar LaporCovid-19, Kamis, 17 September 2020.

Yang terpenting, dia menuturkan, pasien Covid-19 dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah pusat pun akan menambah kapasitas ruang isolasi dengan membuka Tower 4 dan 5 Wisma Atlet yang kapasitasnya diperkirakan lebih dari 2 ribu orang.

Dalam diskusi yang sama, anggota DPRD DKI, Eneng Malianasari, menyebut ada keluhan dari warga di Tamansari, Jakarta Barat. Warga ini adalah pasien Covid-19, begitu juga dengan seluruh anggota keluarga intinya. Pasien tersebut mengeluhkan mengapa diisolasi di rumah sakit yang berbeda-beda.

Advertising
Advertising

"Mereka akhirnya memutuskan tidak mau lagi positif lalu diisolasi," kata politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini. "Ternyata berat, meski di rumah sakit, kami terpisah," lanjutnya menirukan ucapan warga.

Penambahan kasus Covid-19 baru di Jakarta kini tembus lebih dari seribu per hari. Persentase pasien positif alias positivity rate Covid-19 juga sempat menyentuh 15 persen, tiga kali lipat dari standar maksimal World Health Organization (WHO).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lalu menetapkan kebijakan rem darurat alias emergency brake policy menghentikan PSBB transisi. Pengetatan PSBB di Ibu Kota dimulai 14 September 2020.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

14 jam lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

5 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

12 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

22 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

33 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

40 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

41 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

44 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

45 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

45 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya