DKI Siapkan BLT untuk 2,4 Juta Kepala Keluarga

Jumat, 18 September 2020 08:47 WIB

Bantuan Langsung Tunai. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta berencana menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT untuk warga terdampak pandemi Covid-19. Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman DKI Jakarta Suharti berujar, pihaknya tengah memproses pembuatan akun Bank DKI sebelum bantuan dicairkan.

"Memang ada rencana untuk BLT, tapi memang karena kemarin praktis semuanya mendadak, kalau BLT saja berati harus ada akun bank," kata dia dalam diskusi virtual yang digelar LaporCovid-19, Kamis, 17 September 2020.

Menurut dia, seluruh BLT harus ditransfer langsung ke rekening penerima. Pemerintah DKI hanya menggunakan Bank DKI. Saat ini, Suharti memaparkan, baru 1,1 juta kepala keluarga (KK) yang memiliki rekening Bank DKI.

Sebab, 1,1 juta KK itulah yang memang sudah terdata di sistem DKI sebagai penerima bantuan sebelum pandemi Covid-19. Sementara DKI mencatat total ada 2,4 juta KK terdampak pandemi yang berhak menerima bantuan sosial atau bansos.

"Jadi sedang dibahas dan memang belum seharusnya disampaikan ke pusat, tapi dalam pembahasan dan percepatan untuk pembuatan akun bank," jelas dia.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, pemerintah DKI mendistribusikan bansos berupa paket sembako tahap pertama mulai 9 April 2020 atau sehari sebelum diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bantuan diberikan kepada 1,2 juta kepala keluarga.

Namun, pemerintah mengecek dan merevisi data penerima. Hasilnya, total 2.153.196 KK yang berhak memperoleh bantuan dan kini menjadi 2,4 juta. Data DKI merinci, bantuan bagi 1,3 juta KK disalurkan Kementerian Sosial dan 1,1 juta KK tanggung jawab DKI. Hingga kini bansos masih berupa paket barang kebutuhan pokok.

Berita terkait

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

5 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

8 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

8 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

10 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

10 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

11 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

12 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

12 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

12 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

12 hari lalu

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

MK menolak dalil yang diajukan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai bansos berkaitan dengan perolehan suara Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya