Sepekan PSBB Ketat, Politikus PDIP: Belum Maksimal

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Juli Hantoro

Senin, 21 September 2020 14:04 WIB

Pelanggar protokol kesehatan saat menjalani sidang di tempat saat terjaring dalam Operasi Yustisi Protokol COVID-19 di kawasan Jati Padang, Jakarta, Kamis, 17 September 2020. Polda Metro Jaya mencatat hingga Selasa (15/9) telah memberikan sanksi terhadap 9.734 pelanggar PSBB Jakarta dengan nilai denda sebesar Rp88,6 juta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai penerapan PSBB ketat yang berlangsung saat ini masih sama dengan masa transisi.

Menurut Jhonny satu pekan pelaksanaan PSBB, perubahan hanya tampak di restoran-restoran yang tidak melayani makan di tempat. "Seperti transisi seperti itu juga, yang patuh baru restoran karena takut ditindak," ujarnya saat dihubungi, Senin 21 September 2020.

Jhonny mengatakan tingkat kepatuhan restoran atau cafe terhadap penerapan PSBB ketat cukup tinggi dibanding sektor lainnya.
Hal ini karena ketegasan pihak Satpol PP menindak jika ditemukan pelanggaran, mulai dari ditutup sementara, sanksi denda hingga diancam pencabutan izin.

Jhonny menyatakan seharusnya ketegasan Satpol PP tersebut merata di seluruh sektor dan kalangan, agar pelaksanaan PSBB ketat ini efektif. Namun kata dia, ketegasan Pemerintah DKI belum maksimal dan menyeluruh.

Jhonny berpendapat pelaksanaan PSBB ketat hanya menyentuh permukaan saja, yaitu di perkantoran, mal, hingga restoran dan cafe.

Advertising
Advertising

Sedangkan di lapis bawah seperti di permukiman padat penduduk, perkampungan masih rendah, padahal di sana potensi penularan Covid-19 cukup tinggi.

"Saya lihat DKI masih berkutat di permukaan, contohnya penindakan pengawasan belum sampai ke komunitas kampung-kampung, di wilayah itu pengawasan kurang, padahal sumber penularan banyak ditemukan di situ," katanya.

Selain itu, Jhonny menyebutkan, tingkat kesadaran warga di perkampungan juga masih rendah, hal ini juga disebabkan oleh kondisi ekonomi yang membuat warga harus berkegiatan dan bekerja di luar rumah.
"Kondisinya sulit mau makan atau kesehatan sehingga tidak takut lagi dengan Covid," katanya.

Menurut Jhonny, Pemerintah DKI harus memiliki prioritas pengawasaan di kawasan pemukiman padat perkampungan, dan melibatkan RT/RW dan tokoh masyarakat setempat agar kedisplinan terhadap protokol kesehatan bisa menjadi suatu gerakan sosial.

"PSBB ini alat, alat untuk disiplin, kalau dilaksanakan dengan tegas dan merata untuk seluruh kalangan, jadi ini barang bisa menekan Covid," ujarnya.

Berita terkait

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

2 jam lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

3 jam lalu

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

4 jam lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

5 jam lalu

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.

Baca Selengkapnya

PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

7 jam lalu

PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengaku dirinya sudah berulang kali menyampaikan bahwa PAN membuka pintu untuk Jokowi dan Gibran.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

7 jam lalu

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun, mengatakan, KPU keliru memahami gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut

Baca Selengkapnya

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

18 jam lalu

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

1 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

1 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

1 hari lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya