Demonstrasi Tolak RUU Cipta Kerja, Polisi Tutup Akses Menuju Istana Negara

Reporter

Adam Prireza

Kamis, 8 Oktober 2020 13:04 WIB

Massa gabungan demo omnibus law memadati Jl. Harmoni, Jakarta Pusat, setelah tidak berhasil mendekat ke Istana Merdeka, Kamis, 8 Oktober 2020. TEMPO/Wintang Warastri

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi menutup sejumlah ruas jalan di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat. Penutupan dilakukan lantaran demonstrasi menolak Undang-Undang alias UU Cipta Kerja oleh mahasiswa pada hari ini, Kamis, 8 Oktober 2020.

Berdasarkan pantauan Tempo, sejak pukul 10.24 WIB jalan Medan Merdeka Utara arah dari Stasiun Gambir menuju Istana Negara telah ditutup. Pada pukul 11.36 WIB, polisi kembali menutup ruas jalan Medan Merdeka Barat arah ke Istana Negara maupun sebaliknya.

Kawat berduri dipasang tepat di depan Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di belakangnya sudah bersiaga mobil meriam air beserta puluhan anggota polisi.

Hari ini Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi menolak Undang-Undang atau UU Cipta Kerja hari ini, Kamis, 8 Oktober 2020. Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian, mengatakan demonstrasi akan digelar pukul 10.00 WIB di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Demonstrasi juga akan mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Mahasiswa mengupayakan uji materi ke Mahkamah Konstitusi sebagai alternatif.

RUU Cipta Kerja resmi ditetapkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada Senin lalu, 5 Oktober 2020. Pengesahan berlangsung di tengah berbagai kritik dan penolakan publik lantaran UU Cipta Kerja dianggap berpihak pada pengusaha, tetapi merugikan lingkungan dan buruh.

Advertising
Advertising

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

16 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

KM ITB Desak Pemerintah Cabut UU Cipta Kerja dan Cegah Eksploitasi Kelas Pekerja

23 jam lalu

KM ITB Desak Pemerintah Cabut UU Cipta Kerja dan Cegah Eksploitasi Kelas Pekerja

Keberadaan UU Cipta Kerja tidak memberi jaminan dan semakin membuat buruh rentan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Ungkap Dua Tuntutan Buruh Saat May Day

1 hari lalu

Said Iqbal Ungkap Dua Tuntutan Buruh Saat May Day

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan dua tuntutan para pekerja di Indonesia pada Hari Buruh Internasional alias May Day.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

UU Cipta Kerja, Outsourcing, dan Upah Murah Jadi Sorotan dalam Peringatan Hari Buruh Internasional

1 hari lalu

UU Cipta Kerja, Outsourcing, dan Upah Murah Jadi Sorotan dalam Peringatan Hari Buruh Internasional

Serikat buruh dan pekerja menyoroti soal UU Cipta Kerja, outsourcing, dan upah murah pada peringatan Hari Buruh Internasional 2024. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya